Thailand Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Usai Keluhan Warga Lokal Meningkat

Liputan6.com, Jakarta - Thailand tengah meninjau kebijakan bebas visa bagi wisatawan asing menyusul meningkatnya keluhan dari warga lokal. Sejumlah pihak menilai lonjakan kunjungan turis membawa dampak pada kepadatan, kenaikan biaya hidup, serta gangguan ketertiban di sejumlah destinasi populer.

Melansir Bangkok Post, Kamis, 19 Februari 2026, pemerintah Thailand mempertimbangkan pengurangan masa tinggal bebas visa yang saat ini mencapai 60 hari. Kebijakan tersebut sebelumnya diberlakukan pada pertengahan 2024 untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata.

Namun, dalam perjalanannnya, muncul kekhawatiran bahwa aturan tersebut disalahgunakan sebagian warga asing untuk melakukan kegiatan ilegal atau mengeksploitasi celah hukum yang ada. Sejumlah pejabat menilai, durasi tinggal yang terlalu panjang berpotensi membuka peluang penyalahgunaan izin.

Ini termasuk praktik bekerja tanpa dokumen resmi dan bisnis ilegal. Di sisi lain, pelaku industri pariwisata berharap kebijakan baru tetap menjaga daya tarik Thailand sebagai destinasi unggulan di Asia Tenggara.

Pemerintah negara itu menegaskan, evaluasi ini bertujuan memperkuat pengawasan tanpa menghambat arus wisatawan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, menyatakan bahwa durasi 60 hari dinilai terlalu panjang.

Ia menyampaikan hal tersebut saat kunjungan ke Phuket, salah satu destinasi wisata utama di negara tersebut. Menurutnya, rata-rata wisatawan asing hanya tinggal sekitar 15 hingga 30 hari, sehingga pemangkasan masa bebas visa dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap industri pariwisata Negeri Gajah Putih.

Pada prinsipnya, Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand menyetujui rencana tersebut. Pihaknya menilai, langkah ini penting untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oknum tertentu, termasuk pelaku usaha tanpa izin dan individu yang bekerja secara ilegal.

Otoritas juga ingin memastikan bahwa kebijakan bebas visa tetap mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keamanan dan ketertiban. Operator pariwisata, termasuk Asosiasi Agen Perjalanan Thailand, menyatakan dukungan terhadap evaluasi kebijakan ini.

Mereka menilai, pengurangan masa tinggal bebas visa justru dapat meningkatkan citra keamanan industri pariwisata Thailand. Dengan aturan yang lebih ketat dan pengawasan yang diperkuat, pelaku industri berharap kepercayaan wisatawan tetap terjaga.

Natthriya, salah satu pejabat Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand, menegaskan bahwa perubahan ini tidak akan memengaruhi jumlah kunjungan secara signifikan. "Rata-rata wisatawan asing tinggal di Thailand selama 21 hari," kata dia.

"Jika ingin menetap lebih dari 30 hari, mereka tetap dapat mengajukan perpanjangan sesuai prosedur,” ujarnya. Pemerintah sementara yang dipimpin Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memiliki kewenangan untuk menyetujui penyesuaian kebijakan ini sebelum pemerintahan baru resmi terbentuk pasca pemilihan umum 8 Februari 2026.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran terkait kejahatan transnasional, pemerintah Thailand juga memperkuat pengawasan terhadap praktik visa run, yakni keluar-masuk negara secara berulang untuk memperpanjang masa tinggal tanpa izin resmi. Biro Imigrasi Thailand telah membatasi pelancong hanya dua kali masuk dalam skema tertentu, serta menolak mereka yang terindikasi menyalahgunakan izin tinggal.

Meski kabinet sebelumnya menyetujui paket visa komprehensif guna menarik pekerja jarak jauh dan pelajar internasional, operator pariwisata mendorong adanya metode pra-penyaringan yang lebih transparan. Tujuannya agar wisatawan yang sah tidak terhambat kebijakan penegakan hukum yang dinilai tidak konsisten.

Ketua Asosiasi Hotel Thailand, Thienprasit Chaiyapatranun, menekankan pentingnya komunikasi yang jelas mengenai perubahan regulasi. Ia menyebut, transparansi informasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan wisatawan internasional.

Selain itu, pemerintah Thailand berencana mengonsolidasikan sejumlah kategori visa non-imigran dan memperluas penggunaan Kartu Kedatangan Digital Thailand guna meningkatkan pemantauan data. Langkah ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak praktik bisnis nomine dan potensi korupsi yang merugikan perekonomian nasional.