Ribuan Akomodasi Tak Berizin Terancam Diblokir per 1 Agustus 2026, OTA Wajib Tanggung Jawab

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali memundurkan tenggat waktu bagi para pemilik akomodasi sewa jangka pendek yang belum berizin untuk mengurus perizinannya agar bisa tetap beroperasi. Dari semula 31 Maret 2026, dimundurkan menjadi 31 Mei 2026, kini Kemenpar menyatakan bahwa 31 Juni 2026 menjadi batas akhir para pemilik atau pengelola akomodasi tersebut menyelesaikan perizinannya berdasarkan kesepakatan dengan sembilan online travel agent (OTA) yang beroperasi di Indonesia.

"Jadi kesepakatannya, bahwa kami Kementerian Pariwisata harus meng-issue surat, list-list nama pelaku usaha yang tidak berizin untuk di-delisting. Tapi, kami beri waktu dua bulan agar OTA itu menyurati merchant mereka bahwa mereka tidak mempunyai izin dan mereka akan di-delisting," kata Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.

"Mereka (pemilik akomodasi) diberikan waktu dua bulan (memberikan bukti izin), dan apabila tidak bisa memproses izin barunya dalam dua bulan itu, terpaksa mereka di-delisting mulai 1 Agustus 2026," sambung Widi.

Terhadap konsumen yang keburu memesan di akomodasi yang bermasalah tersebut saat pemblokiran dilakukan, Menpar menyatakan tanggung jawab dikembalikan kepada kebijakan masing-masing OTA. Yang pasti, pihaknya melarang setiap OTA memasarkan akomodasi yang belum berizin, termasuk vila, di platform masing-masing per hari kemarin.

"Untuk new merchants yang apply untuk dipasarkan, mulai hari ini, sudah harus memberikan NIB-nya, KBLI-nya. Jadi, tidak boleh onboarding pelaku usaha baru yang tidak berizin," sambungnya seraya menyebut sekitar 1.600an akomodasi tercatat tak berizin di OTA saat ini.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Rizki Handayani Mustafa menambahkan bahwa pihaknya mengimbau calon konsumen untuk mengecek nomor KBLI dan NIB dari masing-masing akomodasi sebelum dipesan. "Itu yang sekarang kita tekankan, buat market yang memilih seperti itu, supaya terjamin," ucapnya.

Bersamaan dengan itu, pihaknya juga mendistribusikan data tersebut kepada pemerintah daerah agar bisa diawasi langsung di lapangan. Hanya saja, pihaknya menyadari cara manual akan memakan waktu dan biaya tak sedikit, sehingga perlu ada sistem yang lebih mempermudah proses verifikasi izin usaha dari akomodasi yang beroperasi, terutama di OTA.

Kemenpar saat ini mengembangkan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface (API) guna memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital mengantongi Perizinan Berusaha. Sistem API saat ini sedang dalam tahap pengembangan internal, sebelum kemudian akan dikembangkan bersama OTA mitra yang akan terhubung, untuk proses integrasi.

Dalam rencana implementasinya, OTA akan mewajibkan pelaku usaha untuk mengisi tiga data utama, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan Nomor Kegiatan Usaha (NKU), yang kemudian akan  digunakan OTA dan Kemenpar yang terintegrasi dengan sistem OSS untuk memverifikasi Perizinan Berusaha secara otomatis.

Apabila informasi yang disampaikan sesuai, pengelola akomodasi (merchants/hosts) dapat diverifikasi dan disetujui untuk beroperasi di platform OTA. Sebaliknya, apabila data tidak sesuai, pengajuan dapat ditolak atau tidak dapat dilanjutkan. "Proses ini akan menciptakan mekanisme verifikasi yang lebih cepat dan akurat, memastikan bahwa semua pihak memiliki informasi yang tepat dan relevan, serta mendukung tampilan informasi akomodasi berizin (labeling) di platform OTA," kata Menpar.

Dia menargetkan sistem API dapat diluncurkan pada Juni 2027. Apabila sistem ini telah aktif beroperasi, pengelola OTA harus memastikan bahwa tidak ada lagi daftar akomodasi, properti, ataupun mitra yang dipasarkan tanpa NIB yang sah dan KBLI yang sesuai.

Kemenpar juga telah menyusun empat video panduan komprehensif mengenai perizinan berusaha agar proses berjalan lancar. Menpar Widiyanti meminta seluruh platform OTA mendistribusikan video-video tersebut kepada para pemilik akomodasi dan memasukkannya ke dalam halaman situs web mereka untuk dapat menjadi panduan dalam membuka atau menyediakan usaha akomodasi di Indonesia.

Data per 20 Mei 2026 menunjukkan peningkatan sebesar 46,5 persen pada jumlah unit usaha akomodasi jangka pendek yang secara resmi terdaftar memiliki NIB di sistem OSS pada delapan kategori KBLI pariwisata, dibandingkan dengan 31 Maret 2025. Dari seluruh kategori tersebut, akomodasi jenis vila mencatatkan pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan mencapai 76,4 persen.

"Dengan ditatanya usaha akomodasi jangka pendek ini, kami mengharapkan semua online travel agents hanya memasarkan usaha yang berizin, membayar pajak tentunya, dan ini membuat even playing field untuk pelaku usaha lainnya yang sudah berizin seperti hotel-hotel," kata Widi.

"Karena kami juga banyak menerima laporan bahwa hotel-hotel ini akomodasinya, occupancy rate-nya turun, karena banyaknya wisatawan sekarang yang lebih memilih untuk tinggal di vila lebih murah karena kebanyakan vila-vila ini tidak berizin dan tidak bayar pajak."