Harapan Menteri Ekraf untuk Industri Penerbitan Usai Pph Royalti Penulis Jadi 1,5 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah menggelontorkan insentif untuk para penulis di Indonesia berupa penurunan tarif pajak penghasilan (Pph) royalti penulis. Dari sebesar 15 persen, angkanya kini menjadi 1,5 persen dan bersifat final.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf) Teuku Riefky Harsya menyatakan penurunan Pph royalti itu merupakan implementasi dari semangat Presiden Prabowo Subianto dalam merespons aspirasi para penulis yang diperjuangkan sejak 2017. Itu juga sebagai dukungan terhadap industru kreatif tanah air, khususnya subsektor penerbitan.

Dalam keterangan pers yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Selasa (27/5/2026), dari 2025 hingga awal 2026, Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) telah menggelar sejumlah rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di industri penerbitan, termasuk penulis, editor, ilustrator, penerbit, komunitas, hingga asosiasi. 

Kemenekraf juga menggandeng Lembaga Kajian Perpajakan dari Universitas Indonesia (POLTAX FIA UI) untuk mengkaji skema perpajakan royalti penulis secara komprehensif. Hasil kajian tersebut kemudian disampaikan oleh Menteri Ekraf kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartanto pada 4 Mei 2026.

"Pemerintah berharap kebijakan stimulus ini dapat memberikan motivasi bagi penulis dan kreator untuk terus menghasilkan karya berkualitas, mendorong pertumbuhan industri penerbitan yang lebih sehat dan kompetitif, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan," ucap Riefky.

Masukan dan data itu juga dipertimbangkan dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) dan dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Ekraf, dan beberapa menteri lainnya, pada Selasa, 26 Mei 2026. Keputusan Rakortas terkait penurunan PPh Royalti penulis ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan terkait oleh Kementerian Keuangan untuk diimplementasikan di Semester II 2026.

Mengutip kanal Bisnis Liputan6.com, keputusan pemangkasan Pph royalti penulis itu jauh lebih rendah dari usulan besaran sebelumnya, yakni enam persen. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan insentif pajak itu diharapkan mampu meringankan para penulis.

"Karena katanya penulis di sini jumlahnya sedikit, apalagi penulis-penulis ilmiah gitu. Jadi ini mendorong supaya orang-orang yang punya kemampuan, keahlian, mau nulis buku. Sehingga orang kita makin banyak yang lebih pintar begitu kira-kira," ungkap Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Dia menerangkan kebijakan ini diambil bukan melihat dampak jangka pendek, tapi manfaatnya untuk jangka panjang. Dengan semakin banyaknya buku yang diproduksi penulis, Purbaya harap bisa mencerdaskan generasi bangsa, sehingga tidak terjebak pada pandangan media sosial.

"Orang banyak nulis bahasa Indonesia dan yang baca makin banyak juga. Jadi kita lebih terbuka, lebih melek. Mungkin bukan buku-buku cerita aja, buku ilmiah, buku ekonomi yang bagus, sehingga pandangan Anda nggak dikuasai oleh ekonomi TikTok," beber dia.

Selain Pph royalti, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi lain, yakni pajak ditanggung pemerintah, diskon transportasi, hingga program magang nasional. Airlangga memanggil sejumlah menteri terkait dalam rangka penyiapan stimulus ekonomi ini. Beberapa mulai berjalan sejak kuartal II-2026, dan lainnya mulai Semester II 2026.

Diskon angkutan transportasi kereta api, angkutan laut, dan angkutan penyeberangan dengan anggaran disiapkan sekitar Rp 190,5 miliar dengan target penerima 3.074.889 orang. "Ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan, anggarannya Rp 161,4 miliar, dan penerima manfaatnya 2.874.381 orang," urai dia.

Kemudian, ada pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk transportasi udara yang berlaku periode libur anak sekolah 24 Juni--5 Juli 2026. Menyambut libur anak sekolah, Kementerian Pariwisata juga mengumumkan rencana penertiban akomodasi tidak berizin yang dipasarkan di online travel agent (OTA), termasuk di Airbnb dan Agoda. Tujuannya agar terjadi persaingan sehat antara para penyedia akomodasi di Indonesia.

Mengutip laman resmi IKAPI, produksi judul buku yang terbit pada periode 2017--2019 disebut meningkat secara signifikan. Dari 2017 ke 2018, jumlah judul buku yang terbit bertambah sebanyak 16.162 judul atau naik 25,8 persen. Sedangkan dari 2018 ke 2019, terjadi pertambahan judul buku terbit sebanyak 16.749 judul atau tumbuh 21,2 persen.

Komposisi judul buku yang diterbitkan masih didominasi buku komersial dengan persentase meningkat setiap tahun. Bahkan pada 2020, 60 persen judul buku terbit adalah buku komersial, dibandingkan buku non-komersial. Buku non-komersial dimaksudkan adalah buku yang diterbitkan oleh yayasan amal, pesantren, sekolah, lembaga negara, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Perguruan Tinggi, komunitas dan organisasi-organisasi nir laba seperti asosiasi profesi, asosiasi ilmuan dan forum ilmiah.

Riset IKAPI itu menyoroti bahwa penjualan penerbit selama 2017--2019 masih fluktuatif dan cenderung turun yang menandakan adanya dampak dari bacaan yang tersedia secara digital.  Cukup banyak penerbit yang pernah mengalihbahasakan buku terbitan asing ke Bahasa Indonesia, akan tetapi hal itu tidak terjadi sebaliknya. Jumlah perusahaan penerbitan Indonesia yang bukunya pernah dibeli asing masih sangat sedikit.