KLH Awasi Ketat 517 Perusahaan di DAS Prioritas, dari Citarum hingga Tukad Mati

Liputan6.com, Jakarta - Menjaga kelestarian sungai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kolektif. Lewat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Daerah Aliran Sungai (PROPER DAS) 2025, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan bahwa 517 perusahaan yang beroperasi di DAS prioritas harus konsisten menaati ketentuan pengelolaan lingkungan.

Program ini disebut jadi bagian penting dari upaya membangun ekosistem industri yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Untuk itu, KLH menyosialisasikan mekanisme, kriteria, dan pelaporan Program PROPER DAS diselenggarakan KLH/BPLH.

Acara yang dihadiri lebih dari 550 peserta secara hybrid ini melibatkan perwakilan dinas lingkungan hidup dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali, serta para pelaku usaha dari berbagai sektor. "PROPER DAS bukan sekadar pemeringkatan, tetapi merupakan instrumen efektif dalam pengendalian pencemaran," ungkap Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Rasio Ridho Sani dalam keterangan tertulis yang diterima Tim Lifetsyle Liputan6.com, Selasa, 6 Mei 2025.

Ia menerangkan bahwa program ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dalam mengendalikan pencemaran. Sosialisasi pun diharapkan bisa menghadirkan tata kelola lingkungan yang tidak hanya patuh aturan, tapi juga proaktif dan transparan.

Roy, panggilan akrabnya juga menegaskan bahwa PROPER membawa konsekuensi reputasi, baik positif bagi perusahaan dengan peringkat Biru, Hijau, dan Emas, maupun negatif bagi yang meraih Merah dan Hitam. "Penilaian ini menjadi rujukan penting bagi pemilik usaha, pemegang saham, dan mitra bisnis dalam menilai kinerja lingkungan perusahaan," imbuhnya.

PROPER terbukti mendorong perusahaan dengan peringkat baik berpeluang mendapatkan pendanaan dengan biaya lebih rendah. Sementara, perusahaan dengan peringkat buruk dapat menghadapi kesulitan finansial hingga risiko hukum.

PROPER juga menjadi pendorong eco-inovasi dan inovasi sosial. Inovasi perusahaan seperti efisiensi energi, konservasi air, dan pelibatan masyarakat, akan dinilai dan berpotensi mendapatkan pengakuan dari pemerintah.

Penilaian PROPER DAS akan menerapkan indikator pengelolaan pencemaran air dan udara, limbah B3 dan non-B3, efisiensi sumber daya, konservasi keanekaragaman hayati, dan tanggap bencana. PROPER DAS selanjutnya akan fokus mengevaluasi 517 perusahaan yang beroperasi di DAS Citarum, DAS Ciliwung, Tukad Badung dan Tukad Mati.

Kawasan ini sekarang mengalami tekanan lingkungan akibat aktivitas industri, domestik, dan pertambangan. Perusahaan akan diklasifikasikan ke dalam lima peringkat: Hitam, Merah, Biru, Hijau, dan Emas.

Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH, Firdaus Alim Damopolii, menyatakan bahwa PROPER DAS juga merupakan bentuk keterbukaan informasi (publicdisclosure) yang memungkinkan publik mengakses kinerja lingkungan setiap perusahaan secara objektif.

"KLH terus mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan mencegah degradasiekosistem DAS prioritas," tambah Firdaus Alim Damopolii.

PROPER DAS diharapkan dapat memotivasi perusahaan tidakhanya untuk patuh, tetapi juga untuk mengembangkan sistem manajemen lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus didorong untuk melindungi sumber daya air dan ekosistem DAS.

PROPER DAS diharapkan mampu memicu perubahan manajemen lingkungan perusahaan menuju praktik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif menciptakan ekosistem yang bersih, sehat, dan lestari. 

Sebelumnya, Dosen Fakultas Kehutanan UGM Hatma Suryatmojo sebelumnya mengatakan, kombinasi deforestasi di hulu, urbanisasi tak terkendali di wilayah tengah dan hilir, serta lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang menjadi penyebab krisis hidrologi di DAS Ciliwung. Hatma menyebut deforestasi di kawasan hulu seperti Puncak dan Cisarua sudah mengurangi kapasitas daerah tangkapan air, sementara alih fungsi lahan hijau menjadi pemukiman, pertanian intensif, dan kawasan wisata memperburuk degradasi.

Hatma yang juga Pemerhati Sumber Daya Hutan menjelaskan, tutupan hutan dan vegetasi alami hanya tersisa sekitar 9,7 persen dari total luas DAS yang berperan penting dalam peresapan air dari angka ambang ideal 30 persen. Justru sebaliknya, wilayah terbangun sudah mencapai sekitar 72 persen dari seluruh kawasan DAS.

"Dampak dari minimnya area resapan sangat nyata, setiap musim hujan, air hujan tidak lagi meresap ke dalam tanah melainkan langsung melimpas ke permukaan. Sungai Ciliwung menjadi jalur utama limpasan tersebut, menyumbang sekitar 32% dari total volume banjir di Jakarta," katanya, Senin, 21 April 2025, seperti dikutip dari Regional Liputan6.com.

Tidak hanya banjir, kini kondisi lingkungan di sepanjang DAS Ciliwung juga menghadapi krisis kualitas air. Sebab, sungai Ciliwung menanggung beban pencemaran tinggi dari limbah domestik dan sampah. Data menunjukkan beban biochemical oxygen demand (BOD) mencapai sekitar 54 ton per hari, sementara daya tampung sungai hanya sekitar 9,3 ton.

"Kondisi ini menjadikan DAS Ciliwung tidak hanya kritis secara hidrologis, tetapi juga secara ekologis dan kesehatan masyarakat," terang Hatma.