Menpar Kaji Kunjungan Wisata dari Event Menurun dan Banyak Tenaga Pariwisata di Bali Kena PHK

Denpasar - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana sedang mengkaji laporan tentang 100 tenaga kerja pariwisata di Bali yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tahun ini. Salah satu penyebabnya kabarnya karena kunjungan wisata dari gelaran event di Bali menurun di awal tahun ini.

"Mengenai PHK, kami sedang mengkaji," kata Menpar Widiyanti usai membuka Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) di Kabupaten Badung, Rabu, 11 Juni 2025, dilansir dari Antara.

Dinas Ketenagakerjaan Bali mendata sekitar 100 laporan PHK terhadap tenaga kerja pariwisata di Kabupaten Badung yang dikaitkan dengan turunnya agenda Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) atau pertemuan dan konferensi yang biasa digelar pemerintah.

Menteri Pariwisata menyadari hal itu, ia memahami beberapa bulan terakhir terjadi penurunan okupansi di sektor pariwisata. Menpar Widiyanti mengakui hal ini terjadi karena penyesuaian pola penghematan anggaran pemerintah.

Namun, setelah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan baru yaitu pemerintah daerah bisa melakukan pertemuan di hotel dan restoran, semestinya kondisi industri pariwisata menurut Menpar dapat membaik.

"Pemerintah, melalui Kemendagri sudah mengeluarkan imbauan bahwa pemerintah daerah dapat mulai bekerja dan rapat, melakukan kegiatan-kegiatan di hotel-hotel, jadi kami harap okupansi dan pendapatan dari MICE akan membaik," ujar Menpar.

Sementara untuk memulihkan kondisi pariwisata sebelum kegiatan pertemuan dan konferensi pulih, pemerintah menawarkan insentif seperti diskon perjalanan, pesawat, kereta, kapal, dan tol. "Harusnya itu akan memperbaiki perjalanan wisatawan ke Bali, mudah-mudahan kita lihat bahwa keadaan akan membaik, sehingga orang-orang dirumahkan bisa kembali bekerja," harap Menpar.

Sebelumnya, Wakil Ketua PHRI Bali Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan kegiatan pertemuan dan konferensi di Bali mengambil 30 persen porsi kunjungan wisata sementara 70 persennya diisi wisatawan yang hanya untuk liburan. Menurut dia, seharusnya tidak terjadi PHK karena kunjungan wisatawan di luar keperluan bisnis ini tetap tinggi dengan catatan okupansi hotel saat ini mencapai 70 persen.

Kini dengan keputusan terbaru Mendagri, PHRI Bali menyambut baik dan beharap tidak ada PHK tenaga pariwisata lagi di masa mendatang. Pada pekan lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan izin kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

Hal ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu, 4 Juni 2025. "Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo)," kata Mendagri Tito dilansir dari kanal News Liputan6.com.

Menurut Tito, pemerintah juga harus memikirkan keberlangsungan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE). Tito menambahkan, usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit, juga rantai pasokan makanan serta minuman.

Dia menilai kegiatan rapat pemda di hotel dan restoran dapat menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran. "Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul, hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup," kata Mendagri.

Tito menyampaikan bahwa peluang paling besar untuk menggelar kegiatan dan rapat di hotel atau restoran hanya ada di daerah, sebab pemerintah pusat hanya memotong anggaran sebesar Rp50 triliun untuk 552 daerah di Indonesia. Angka pemotongan anggaran Rp50 triliun itu tidak terlalu signifikan jumlahnya sehingga alokasi anggaran lain tidak terganggu.

"Jadi, daerah biarkan saja untuk (rapat) ke hotel dan restoran, tidak apa-apa. Perjalanan dinas, fine. Tolong pakai perasaan kalau seandainya rapat cukup tiga sampai empat kali, jangan dibikin 10 kali rapat," ujar Tito.