Demi Taman Nasional Naik Kelas, Indonesia Gandeng Jepang Garap Sister Park

Liputan6.com, Jakarta - Dengan aset 57 taman nasional, Indonesia punya pekerjaan rumah besar dalam pengelolaannya agar bisa naik kelas. Salah satu upaya terbaru untuk meningkatkan level kualitas taman nasional, Indonesia menggandeng Jepang untuk mengembangkan kerja sama sister park.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menemui Direktur Taman Nasional Fuji-Hakone-Izu Shichimeko Shuichi dan Ikuo Yamada dari kantor Kerja sama Internasional Kementerian Lingkungan Hidup Jepang pada Minggu, 29 Maret 2026. Dalam pertemuan itu, Indonesia menyampaikan inisiatif mengembangkan kerja sama taman nasional kedua negara yang memiliki karakteristik ekosistem serupa, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Kerja sama sister park ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan taman nasional melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik di bidang konservasi dan pengembangan ekowisata. Inisiatif ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi taman nasional Indonesia agar semakin dikenal di tingkat global.

Dalam rilis yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Senin (30/3/2026), Kementerian Lingkungan Hidup Jepang menyambut baik usulan tersebut. Mereka mendorong tindak lanjut konkret melalui penyelenggaraan technical workshop guna membahas aspek teknis kerja sama secara lebih mendalam. Workshop ini diharapkan menjadi forum awal untuk merumuskan kerangka kerja sama yang implementatif dan berkelanjutan.

Sebelumnya pada 28 Maret 2029, Menhut menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Gubernur Prefektur Shizuoka, Jepang, tentang kerja sama perlindungan dan konservasi satwa liar, dengan fokus pada program breeding loan komodo (Varanus komodoensis). Melalui kerja sama ini, Indonesia menempatkan komodo sebagai bagian dari strategi diplomasi lingkungan.

Program itu tidak hanya mendukung pelestarian spesies langka, namun juga meningkatkan edukasi global tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Pemerintah menjanjikan seluruh proses tetap mengutamakan kesejahteraan satwa dan mematuhi aturan internasional, termasuk CITES.

"Ini bukan sekadar peminjaman satwa, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang Indonesia dalam menjaga warisan biodiversitas dunia," kata Menhut dalam rilis, Sabtu, 28 Maret 2026. Kerja sama ini juga akan ditindaklanjuti melalui perjanjian teknis antara iZoo di Jepang dan Kebun Binatang Surabaya, dengan proses pemeliharaan dan pengawasan yang ketat sesuai standar internasional.

Kerja sama breeding loan komodo diklaim memperkuat posisi Indonesia dalam memanfaatkan diplomasi lingkungan sebagai bagian dari hubungan internasional. Pemerintah tidak hanya fokus pada perlindungan satwa, tapi juga menggunakan konservasi untuk memperluas pengaruh Indonesia di tingkat global.

Perjanjian MoU antar-pemerintah (G to G) ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri kerja sama tersebut. Menhut menegaskan bahwa pendekatan ini merupakan strategi jangka panjang.

"Diplomasi hijau menjadi cara Indonesia berkontribusi dalam isu global, terutama perubahan iklim dan pelestarian biodiversitas," ujarnya. Ia juga menekankan bahwa komodo sebagai spesies ikonis memiliki daya tarik kuat untuk meningkatkan kesadaran internasional.

Gubernur Prefektur Shizuoka Yasutomo Suzuki menyambut baik kolaborasi ini sebagai komitmen bersama dalam menjaga satwa liar. "Kami berharap kerja sama ini memberi manfaat nyata bagi konservasi dan hubungan kedua negara," katanya.

Program breeding loan komodo menjadi inovasi dalam konservasi satwa langka. Skema ini memungkinkan kerja sama antarnegara untuk mengembangbiakkan spesies dengan tetap menjaga kesejahteraan hewan dan keberlanjutan populasi, kata mereka.

Dalam pelaksanaannya, lembaga seperti iZoo di Jepang dan Kebun Binatang Surabaya berperan utama. Keduanya bekerja sama dalam perawatan, penelitian, dan pengawasan komodo selama masa peminjaman.

Kementerian Kehutanan menyebut, pendekatan kolaboratif ini dapat meningkatkan keberhasilan konservasi. Kerja sama antar-lembaga membuka peluang pertukaran pengetahuan dan teknologi yang memperkuat upaya pelestarian.