Pembersihan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dari Tambang Emas Ilegal Masuki Tahap ke-3

Liputan6.com, Jakarta - Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) terus dibersihkan dari tambang emas ilegal. Operasi gabungan yang melibatkan 80 personel dari Ditjen Penegakkan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Kementerian Kehutanan, Balai TNGHS, TNI, dan Polri untuk memburu para pelaku dan menghancurkan lubang pertambangan tanpa izin (PETI) dilanjutkan ke tahap ke-3.

Pada tahap itu, tim gabungan menyasar Blok Gunung Peti dan Cibuluh - Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tim menemukan dan mengamankan 88 lubang Pertambangan Tanpa Izin (PETI), 81 tenda/gubug dan lima buah genset/mesin.

"Kementerian Kehutanan akan menggandeng pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menghentikan rantai bisnis tambang ilegal, mulai dari pasokan logistik, bahan bakar, pemusnahan instalasi listrik ilegal, sampai ke penampung hasil tambang ilegal dan beneficial ownership," kata Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudi Saragih Napitu, dalam rilis yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Kamis, 20 November 2025.

Kegiatan operasi gabungan tersebut merupakan kelanjutan dari operasi pertama yang dilakukan pada 29 Oktober--7 November di Kawasan TNGHS. Pada operasi pertama, tercatat tim gabungan telah menghancurkan 46 'tenda biru', 11 lubang PETI, dan 17 unit mesin.

Sedangkan pada operasi gabungan tahap dua di Blok Cibuluh, Blok Cibarengkok, Blok Cieyem, Blok Cibereng Dan Blok Cinangka, tim gabungan membongkar 723 unit bangunan tempat pengolahan hasil PETI, menutup 130 lubang PETI, menyita sekitar 20 ribu tabung besi/ gelundung, sekitar 100 unit mesin, 40 unit kincir penggerak gelundung dan bahan kimia B3 seperti merkuri dan sianida.

"Kegiatan ini (penertiban tambang ilegal) menjadi prioritas karena berdampak terhadap potensi gangguan ekosistem hutan sebagai penyangga kehidupan untuk seluruh makhluk hidup," ujar Rudi.

Ancaman bencana ekologis, seperti longsor dan banjir bandar, makin meningkat akibat tindakan egois pelaku tambang emas ilegal. Belum lagi ancaman terhadap kesehatan masyarakat karena lokasi kegiatan ilegal tersebut dilakukan di hulu-hulu sungai.

Pelaku menggunakan media air sungai dan bahan kimia seperti merkuri dan sianida. Limbah pengolahan hasil tersebut dibuang ke aliran sungai tersebut yang mengalir ke bawah dan dimanfaatkan masyarakat sekitar.

Apa ancaman hukuman bagi mereka? Para pelaku tambang emas ilegal yang merusak Taman Nasional Gunung Halimun Salak kini terancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI, yakni Rp2 miliar. 

Pelaku dinilai melanggar Pasal 89 jo pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau Pasal 33 ayat (2) huruf b jo pasal 40B ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa operasi ini merupakan arahan langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar kawasan konservasi benar-benar bersih dari aktivitas ilegal.

"Kami bergerak terukur, tegas, dan berkelanjutan—bukan sekadar razia sesaat—untuk memulihkan fungsi ekosistem dan melindungi keselamatan warga, terutama di puncak musim hujan dan operasi tersebut akan dilanjutkan dengan rehabilitasi kawasan bekas tambang," kata Dwi.

"Kami berterima kasih atas partisipasi para pihak dan juga publik yang telah melaporkan kejadian PETI di kawasan TNGHS. Dukungan masyarakat adalah kunci pengawasan bersama untuk menjaga kelestarian hutan dan keselamatan warga, terutama pada musim hujan ini," sambungnya.

Balai TNGHS memberlakukan penyesuaian tarif tiket masuk pengunjung wisata alam dan pendakian sejak Senin, 3 November 2025. Ketentuan ini merujuk Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembagian Kelas Tiket Masuk Pengunjung Wisata Alam di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.

"Berdasarkan Lampiran II Permenhut No. 17 Tahun 2025, terdapat empat jalur pendakian dan 10 Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) di TNGHS yang mengalami penurunan kelas dari Kelas 2 menjadi Kelas 3," tulisnya di keterangan resmi, seperti dilansir Selasa, 4 November 2025.

"Penurunan kelas ini menyesuaikan besaran tarif tiket masuk sesuai PP Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," imbuh pihaknya.

Bagi pengunjung yang telah memesan tiket sebelum 3 November 2025 melalui aplikasi MONALISA Halimun Salak maupun pembelian langsung di gerbang tetap menggunakan tarif lama, kata mereka. Tarif barunya meliputi:

• WNA Rp 150 ribu per orang per hari
• WNI hari kerja Rp 10 ribu per orang per hari
• WNI hari libur Rp 15 ribu per orang per hari
• WNI rombongan pelajar/mahasiswa minimal lima orang hari kerja Rp 5 ribu per orang per hari
• WNI rombongan pelajar/mahasiswa minimal lima orang hari libur Rp 7,5 ribu per orang per hari