Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq Bertemu Raja Charles III, Bahas Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (MenLH), Hanif Faisol Nurofiq, menemui Raja Charles III di Puri Lancaster, London, Inggris, dalam rangkaian London Climate Week 2025, akhir pekan kemarin. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut komitmen antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Inggris untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam perlindungan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati.

Pada Raja Charles, MenLH menegaskan kesiapan Indonesia merealisasikan kerja sama tersebut secara konkret. Salah satu bentuknya adalah penguatan pusat konservasi gajah Sumatra di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, yang merupakan simbol penting pelestarian spesies endemik Indonesia.

Di samping itu, Menteri Hanif juga jadi pembicara dalam forum "Nature Action" yang difasilitasi oleh Special Representative for Nature Kerajaan Inggris, Ruth Davis. Di hadapan para pemimpin dunia, ia menyampaikan arah kebijakan Indonesia melalui Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045.

Dokumen ini merupakan peta jalan utama pengelolaan keanekaragaman hayati nasional yang sejalan dengan mandat Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) hasil COP CBD ke-15.

MenLH berkata melalui rilis pada Lifestyle Liputan6.com, Senin (30/6/2025), "IBSAP 2025–2045 bukan hanya dokumen strategis konservasi, tapi juga membuka peluang skema pembiayaan inovatif berbasis investasi dan mekanisme Access and Benefit Sharing dengan sektor swasta."

Selain menghadiri forum global, Hanif juga melakukan pertemuan bilateral dengan jajaran Pemerintah Inggris, termasuk Menteri Lingkungan, Pertanian, dan Perdesaan (DEFRA), Menteri Iklim, serta Menteri Luar Negeri dan Perencanaan Pembangunan (FCDO).

Mereka membahas penguatan kerja sama dalam pengendalian perubahan iklim, pengurangan sampah plastik, serta pengembangan mekanisme pendanaan karbon. Kunjungan ini turut mencakup peninjauan lapangan ke proyek restorasi ekosistem di South Downs National Park, Sussex.

Proyek ini disebut jadi "referensi penting" bagi penerapan pendekatan Biodiversity Net Gain yang relevan untuk kebijakan lingkungan di Indonesia. Kehadiran Indonesia di forum internasional ini diklaim mempertegas komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dalam mendorong diplomasi hijau sebagai pilar penting pembangunan berkelanjutan.

Sebelumnya, MenLH mengatakan bahwa Indonesia akan membawa semangat "Lead by Example" dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama soal penanganan sampah plastik. Ini merujuk pada tema peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, "Hentikan Polusi Plastik."

"Pada Agustus 2025, Indonesia akan hadir di perundingan INC-5 (Intergovernmental Negotiating Committee) di Jenewa (Swiss), perundingan terakhir penyusunan konvensi global yang mengikat secara hukum untuk mengendalikan polusi plastik. Kami mendorong keadilan lingkungan dan akuntabilitas produsen global bagi negara berkembang," kata MenLH di puncak acara Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 di Kuta, Bali, Kamis, 5 Juni 2025.

Indonesia mengimpor hampir 60 persen biji plastik virgin, yang membuat "produsen global harus bertanggung jawab terkait beredarnya plastik di Tanah Air kita," sebut Hanif. Ia berujar, "Indonesia hadir bukan sebagai korban pencemaran global, tapi negara yang membawa solusi. Kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, kami serukan untuk segera memperkuat Perda (Peraturan Daerah) larangan plastik sekali pakai."

Polusi plastik global hari ini, sebut Hanif, sudah sangat mengkhawatirkan, karena sebagian besar "lari ke alam." Secara global, hanya 10 persen sampah plastik yang berhasil didaur ulang.

"Di Indonesia, berdasarkan sistem informasi pengelolaan sampah nasional, ada 39,1 persen (limbah yang terdaur ulang). Dari 39,1 persen, sekitar 20 persen di antaranya merupakan sampah plastik," MenLh menambahkan.

Sisanya, 40–60 persen sampah berada di badan-badan lingkungan yang kemudian jadi mikroplastik yang kini sudah terdeteksi di dalam tubuh kita. Menyongsong INC di Jenewa, kata Hanif, langkah-langkah diplomasi dan negosiasi sedang berjalan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mengirim tim untuk pra-INC guna merumuskan langkah-langkah negosisasi. "Kami juga meminta (tanggung jawab produsen), seperti para produsen migas terbesar yang menghasilkan napam yang kemudian diolah jadi plastik. Itu harus ada upaya bersama. Tidak hanya mereka menjual virgin plastic atau biji plastik murni pada kita, tapi juga ikut berkontribusi menanganinya.