Buntut Insiden Juliana Marins, Kemenpar Minta Warganet Indonesia Tak Perang Rating Destinasi Wisata dengan Brasil

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak membalas memberikan rating buruk pada destinasi wisata Brasil dalam kolom ulasan yang disediakan Google secara online.

"Review bintang satu dari warga Brasil tentu saja tidak kita harapkan, namun kita juga mengerti atas kekecewaan mereka. Untuk rating balasan dari warga Indonesia, sebaiknya kita tidak terpancing melakukan balasan review bintang satu," kata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025, dilansir Antara.

Sebelumnya di media sosial beredar kabar bahwa masyarakat Brazil memberikan bintang satu pada Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat (NTB), imbas dari musibah yang menimpa turis Brasil Juliana Marins yang terjadi pada Sabtu, 21 Juni 2025. Warganet Indonesia merespons penilaian buruk tersebut dengan membalas memberikan rating buruk pada Hutan Amazon yang disebut memiliki banyak ular hingga tak dapat menemukan bubur ayam di sana.

Terkait dengan perang rating pada destinasi dua negara, Hariyanto meminta agar masyarakat tidak terpancing dan perlu mengerti duka yang sedang dirasakan oleh keluarga mendiang. Menurutnya, akan lebih baik jika masyarakat membalas penilaian buruk tersebut dengan menyampaikan informasi-informasi yang benar.

Hal itu penting karena banyaknya disinformasi yang beredar di Brazil seperti tim penyelamat yang tidak cepat tanggap dalam memberikan penanganan, minimnya kehadiran pemerintah sampai dengan adanya dugaan korban ditelantarkan oleh pemandu. "Kita harus berusaha untuk menumbuhkan kembali rasa percaya wisatawan Brazil untuk mau berwisata ke Indonesia," ucap dia.

Sementara terkait dengan jalur Gunung Rinjani yang termasuk dalam pendakian ekstrem dan berisiko tinggi, Hariyanto menyebut Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian Gunung Rinjani sudah dituangkan dalam SK Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Nomor 19 Tahun 2022.

Di dalamnya sudah dijelaskan bahwa untuk pendakian harus didampingi oleh ahli atau pemandu wisata gunung yang besertifikat (guide) dan porter. Namun, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat lagi untuk memastikan bahwa SOP tersebut dipenuhi.

Kementerian Pariwisata bersama para pihak terkait terutama Kementerian Kehutanan, Basarnas, dan pemerintah daerah setempat juga sudah berdiskusi untuk segera memperbaiki SOP Pendakian Rinjani. Pemerintah juga sudah melakukan skrining yang ketat untuk pendaki di pos pendakian awal seperti cek kesehatan sampai dengan briefing para pendaki.

Ia pun juga berpesan pada wisatawan yang ingin berwisata di tempat wisata ekstrem, wajib mencari tahu tentang tempat yang akan mereka kunjungi terkait peraturan, standar, persiapan yang perlu dilakukan dan risiko di tempat wisata tersebut. Wisatawan juga perlu memastikan agen perjalanan (TA/TO) dan pemandu yang digunakan jasanya sudah besertifikasi dan memastikan menjalankan SOP pendakian.

"Jika standar yang diharuskan tidak dapat terpenuhi, untuk tidak memaksakan tetap mengunjungi tempat tersebut," ujar dia.

Di kesempatan berbeda, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni ingin mengevaluasi total prosedur keamanan pendakian di Taman Nasional usai insiden tewasnya turis Brasil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani. Ia ingin ada perbaikan signifikan dalam kegiatan pendakian setelah evaluasi dilakukan.

"Kita harus hati-hati sekali tentang pengelolaan Taman Nasional untuk pendakian," ujar Menhut di Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025, dikutip dalam siaran pers.

Ia mendiskusikan langkah evaluasi dengan mengundang perwakilan Tim Rinjani Rescue, di antaranya Abdul Haris Agam (Rinjani Squad), Herna Hadi Prasetyo (Rinjani Squad), Mustiadi (EMHC), dan Samsul Padli (Unit SAR Lombok Timur). Hhadir pula Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE, Nandang Prihadi, Kepala Balai TN Gunung Rinjani Yarman, beserta jajaran Kemenhut.

Menhut mengatakan penting untuk mendefinisikan parameter keselamatan sebelum pendakian. Dalam pengukurannnya, ia menilai perlu melibatkan guide, porter, dan petugas yang bertugas di lapangan. "Ini dapat diperoleh dengan prinsip teori partisipatif melibatkan orang-orang yang memang berada di lapangan," tuturnya.

Salah satu usulan yang mencuat adalah dengan menambahkan sign board hingga penerapan gelang Radio Frequency Identification (RFID). Ia meminta penerapan gelang RFID di Rinjani segera dilakukan, sementara aturan itu sudah berlaku lebih dulu di Gunung Merbabu. "Terkait dengan rencana gelang RFID harus segera diimplementasikan," tuturnya.

Raja Juli juga menginginkan adanya syarat pendakian yang didasari dengan level kesulitan masing-masing gunung di Indonesia. Hal ini guna menambah pengamanan keselamatan, terlebih gunung-gunung di Indonesia memiliki kondisi dan tingkat kesulitan yang beragam.