Hutan Taman Nasional Baluran Jadi Sasaran Pembalakan Liar, 1 Pelaku Ditangkap 2 DPO

Liputan6.com, Jakarta - Hutan taman nasional lagi-lagi jadi sasaran pembalakan liar. Kali ini menimpa Taman Nasional Baluran yang berlokasi di perbatasan antara Situbondo dan Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang tersangka berinisial SB (30) yang menjadi anggota sindikat pelaku pembalakan liar ditangkap Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) bersama Polres Situbondo.

SB ditangkap di belakang rumahnya di Bayuputih, Situbondo, pada 26 Desember 2025, setelah mangkir dua kali dari panggilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Desember 2025 dan kini ditahan di Rutan Direktorat Tahti Polda Jawa Timur.

SB dijerat dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 Angka 3 Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp 2,5 miliar menantinya.

Dalam kasus tersebut, aparat sebelumnya menangkap HK yang disebut sebagai aktor kunci pada 23 September 2025. Berdasarkan keterangan HK, tiga orang diakui terlibat dalam jaringan tersebut, tetapi hanya SB yang sudah berhasil ditangkap, sedangkan dua lainnya masih berstatus DPO.

Kasubdit Penanganan Pengaduan Kehutanan, Hendra Nur Rofiq menyatakan bahwa kasus pembalakan liar ini berawal dari operasi gabungan pemberantasan illegal logging di Taman Nasional Baluran pada November 2023 yang memetakan jaringan penebangan dan peredaran kayu jati ilegal. 

Pada jaringan sindikat ini, aparat mengamankan ratusan batang kayu jati dan berbagai sarana angkut serta peralatan pengolahan kayu yang digunakan untuk memperlancar kejahatan ini. Sindikat itu membalak hutan di TN Baluran secara masif sehingga menimbulkan kerusakan.

Upaya pemberantasan perusakan hutan di TN Baluran merupakan komitmen bersama antar-aparat penegak hukum untuk menjamin terjaganya hutan agar tetap lestari. Penuntasan kasus dengan menangkap sindikat jaringan pelaku pembalakan liar di Taman Nasional Baluran merupakan langkah tegas untuk membuat efek jera terhadap pelaku dalam hal ini membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Semua pihak yang terlibat akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Sejak awal kami fokus pada peran pengendali lapangan, memetakan jaringan sindikat pembalakan liar mulai penebangan kayu di kawasan hutan dan peredaran kayu hasil pembalakan liar," kata Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan, Yazid Nurhuda, dalam keterangan tertulis kepada Lifestyle Liputan6.com, Senin (29/12/2025).

Yazid menerangkan TN Baluran berperan penting dalam pengendalian ekosistem di sekitarnya. Taman Nasional Baluran adalah salah satu kawasan konservasi kunci di Jawa dengan ekosistem khas savana dan tegakan jati yang penting bagi perlindungan tanah, sumber air, serta habitat satwa liar.

"Pembalakan liar di kawasan Taman Nasional Baluran bukan sekadar kehilangan kayu jati, tetapi menggerus fungsi taman nasional sebagai penyangga ekosistem yang akan berdampak besar terhadap bencana ekologis bila tidak dilakukan upaya pencegahan," ujar Yazid.

"Penanganan perkara ini kami lakukan sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, serta kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki untuk memperkuat pemberantasan pembalakan liar. Langkah ini sekaligus mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan," imbuhnya.

Terpisah, Bareskrim Polri akan menjerat pelaku pembalakan liar yang menyebabkan bencana banjir di Sumatera Utara (Sumut) dengan pidana lingkungan hidup dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kami terapkan tindak pidana lingkungan hidup, kemudian tindak pidana pencucian uang, sekaligus nanti pertanggungjawaban perorangan ataupun korporasi," kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta dilansir Antara, Selasa, 16 Desember 2025.

Irhamni mengatakan bahwa pihaknya sedang fokus mendalami satu korporasi, yakni PT TBS yang beroperasi di daerah aliran sungai (DAS) pada Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Berdasarkan keterangan saksi, perusahaan tersebut telah beroperasi kurang lebih satu tahun.

Namun, keterangan tersebut masih akan didalami kembali. Jenderal polisi bintang satu itu juga menegaskan bahwa belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini.

"Masih proses untuk penetapan tersangka. Penentuan tersangka tentunya berdasarkan alat bukti yang kami temukan selanjutnya dalam proses penyidikan ini," ucapnya.