Tanpa Indonesia, 38 Negara Diminta Bayar Uang Jaminan Saat Mengajukan Visa Amerika Serikat

Liputan6.com, Jakarta - Wisatawan dan pelaku bisnis dari puluhan negara akan menghadapi biaya masuk yang lebih mahal ke Amerika Serikat (AS) mulai akhir Januari 2026, menurut Departemen Luar Negeri negara tersebut. Mereka diminta membayar "uang jaminan" hingga 15 ribu dolar AS (sekitar Rp 252 juta) untuk mengajukan visa AS.

Melansir TIME, Jumat, 9 Januari 2026, ketentuan ini berlaku untuk pemegang paspor dari 38 negara, karena pemerintahan Trump baru saja menambahkan 25 negara lagi pada Selasa, 6 Januari 2026. Uang jaminan visa ini diumumkan tahun lalu dan akan dikembalikan jika permohonan visa ditolak atau jika persyaratan visa dipenuhi sesuai ketentuan.

Pada dasarnya, biaya ini dimaksudkan untuk mengatasi tingginya angka pelanggaran masa berlaku visa dari negara-negara tertentu. Mengingat nominalnya yang tinggi, terutama jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata beberapa negara dalam list, uang jaminan ini kemungkinan bertujuan memberi "efek jera."

Menurut data Organisasi Buruh Internasional, 29 dari 38 negara yang terdampak kebijakan tersebut mencatat pendapatan bulanan rata-rata 675 dolar AS (sekitar Rp 11 juta) per orang. Sebagian besar negara yang baru-baru ini ditambahkan ke daftar tersebut berada di Afrika, dengan beberapa negara lain di Asia dan Amerika Selatan.

Persyaratan jaminan untuk negara-negara yang baru ditambahkan tersebut mulai berlaku pada 21 Januari 2026. Besarnya jaminan, yang berkisar antara 5.000 hingga 15.000 ribu dolar AS (sekitar Rp 84 juta─Rp 252 juta), ditentukan petugas konsuler selama proses wawancara visa pemohon, meski pembayaran jaminan tidak menjamin visa akan dikeluarkan.

Kebijakan ini berlaku untuk warga negara dari negara-negara dalam daftar yang mengajukan visa B1 atau B2. Visa tersebut memungkinkan mereka melakukan kunjungan sementara untuk keperluan bisnis, pariwisata, atau medis.

Pemohon visa yang telah disetujui dan memberi jaminan, menurut Departemen Luar Negeri AS, hanya boleh memasuki negara itu melalui Bandara Internasional Boston Logan, Bandara Internasional John F. Kennedy, atau Bandara Internasional Washington Dulles.

Tanpa Indonesia, berikut adalah 38 negara dengan tanggal implementasi kebijakan, menurut Forbes:

• Aljazair (21 Januari 2026)
• Angola (21 Januari 2026)
• Antigua dan Barbuda (21 Januari 2026)
• Bangladesh (21 Januari 2026)
• Benin (21 Januari 2026)
• Bhutan (1 Januari 2026)
• Botswana (1 Januari 2026)
• Burundi (21 Januari 2026)
• Cape Verde (21 Januari 2026)
• Djibouti (21 Januari 2026)
• Dominika (21 Januari 2026)
• Fiji (21 Januari 2026)

• Gabon (21 Januari 2026)
• Gambia (11 Oktober 2025)
• Guinea (1 Januari 2026)
• Guinea Bissau (1 Januari 2026)
• Kirgistan (21 Januari 2026)
• Kuba (21 Januari 2026)
• Malawi (20 Agustus 2025)
• Mauritania (23 Oktober 2025)
• Namibia (1 Januari 2026)
• Nepal (21 Januari 2026)
• Nigeria (21 Januari 2026)
• Pantai Gading (21 Januari 2026)
• Republik Afrika Tengah (1 Januari 2026)
• Sao Tome dan Principe (23 Oktober) 2025)
• Senegal (21 Januari 2026)
• Tajikistan (21 Januari 2026)
• Tanzania (23 Oktober 2025)
• Togo (21 Januari 2026)
• Tonga (21 Januari 2026)
• Turkmenistan (1 Januari 2026)
• Tuvalu (21 Januari 2026)
• Uganda (21 Januari 2026)
• Vanuatu (21 Januari 2026)
• Venezuela (21 Januari 2026)
• Zambia (20 Agustus 2025)
• Zimbabwe (21 Januari 2026)

Perluasan daftar negara yang diharuskan membayar jaminan visa menghadirkan hambatan lain bagi sektor pariwisata masuk AS, yang belum sepenuhnya pulih ke tingkat pengunjung sebelum pandemi, lapor Travel Weekly. Kedatangan wisatawan asing bulanan sepanjang 2025 secara konsisten tetap di bawah tolok ukur tahun 2019.

Beberapa negara Afrika yang baru ditambahkan, termasuk Aljazair, Cape Verde, Pantai Gading, dan Senegal, telah lolos ke Piala Dunia FIFA 2026, yang diperkirakan akan menarik jutaan pengunjung internasional ke AS. Sementara itu, penggemar dari Haiti dan Iran, yang juga lolos kualifikasi Piala Dunia – saat ini tidak dapat memperoleh visa karena larangan perjalanan terpisah dari AS.

Hal ini semakin meningkatkan kekhawatiran tentang aksesibilitas dan hambatan bagi pengunjung. Menambah keresahan industri, laporan akhir tahun lalu menunjukkan bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri AS sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan riwayat media sosial hingga lima tahun dari para pelancong yang masuk melalui Program Bebas Visa, sebuah langkah yang dikhawatirkan badan-badan pariwisata dapat semakin mengurangi permintaan perjalanan ke Negeri Paman Sam.