Bantuan Bumbu Instan untuk Dapur Umum Korban Longsor dan Banjir Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Bantuan dari berbagai pihak terus mengalir untuk korban banjir Sumatra di tiga provinsi: Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Salah satunya datang dari Ajinomoto yang menyalurkan bantuan dengan berkolaborasi bersama  Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Head of Corporate Communications PT Ajinomoto Indonesia, Grant Senjaya, mengatakan dalam rilis pada Lifestyle Liputan6.com, Rabu, 24 Desember 2025, "Kami memahami beratnya kondisi masyarakat yang harus menghadapi banjir dan longsor secara bersamaan."

"Melalui bantuan ini," imbuhnya, "kami ingin memberi dukungan pada masyarakat selama berada di pengungsian agar mereka tetap mendapat makanan bergizi agar asupan gizi terjaga. Harapan kami, langkah ini dapat membantu mereka menjaga kesehatan hingga dapat kembali ke kediaman masing-masing."

Ajinomoto menyalurkan berbagai produk bumbu instan, seperti Masako, SAORI, dan AJI-NO-MOTO MSG. Mereka juga berdonasi uang untuk pengadaan bahan pangan di dapur umum yang melayani pengungsi di Meureudu, Aceh; Koto Tengah, Padang; dan Angkola Selatan, Sumatrra Utara.

Dapur umum ini bermaksud memastikan para pengungsi tetap mendapat makanan yang aman dan layak selama masa pemulihan. Bantuan diserahkan langsung para Regional Sales Manager PT Ajinomoto Sales Indonesia di daerah terdampak bencana pada tim BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) untuk kemudian didistribusikan pada masyarakat di lokasi terdampak.

Pimpinan BAZNAS Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi ini. "Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada BAZNAS untuk menyalurkan bantuan," sebutnya.

"Kerja sama ini membuktikan bahwa kepedulian bersama dapat meringankan beban para penyintas. Kami berharap, langkah ini menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut membantu masyarakat yang sedang berjuang memulihkan hidupnya," ia menambahkan.

Ajinomoto turut memastikan bahwa seluruh bantuan disalurkan secara tepat sasaran melalui koordinasi intensif dengan tim lapangan BAZNAS. Pendekatan ini dilakukan agar setiap dukungan, baik produk pangan, dana bantuan, maupun operasional dapur umum benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di fase pemulihan pascabanjir dan longsor.

Sementara itu, polisi masih melanjutkan proses identifikasi terhadap puluhan jenazah yang jadi korban banjir bandang di Sumatra Barat (Sumbar). "Hingga saat ini masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang dalam proses pengujian lanjutan di Jakarta," kata Wakapolda Sumbar Brigjen Solihin di Padang, Sumatra Barat, Selasa, 23 Desember 2025, rangkum kanal News Liputan6.com dari Antara.

Solihin menegaskan, polisi bersama tim SAR gabungan masih berusaha maksimal menemukan para korban banjir bandang dan tanah longsor yang belum ditemukan. Hal ini sejalan dengan proses identifikasi yang dilakukan di Jakarta.

"Pencarian dan proses identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan terus bekerja semaksimal mungkin," ujar dia. Lebih lanjut, Solihin menyebut, dari 16 kabupaten dan kota terdampak, tercatat tiga daerah yang masih memperpanjang status tanggap darurat, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan data sementara dashboard Satu Data Bencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, korban meninggal berjumlah 260 orang, 72 orang dinyatakan hilang, dan luka-luka sebanyak 382 orang. Sementara itu, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 296.307 jiwa.

Kanal Bisnis Liputan6.com melaporkan, pemerintah telah menyalurkan bantuan presiden melalui Dana Kemasyarakatan Presiden senilai Rp 268 miliar pada daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan ini masuk ke dalam APBD 3 provinsi, serta 52 kabupaten/kota guna mempercepat respons awal penanganan bencana. 

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut, setiap kabupaten/kota menerima alokasi Rp 4 miliar, sementara masing-masing provinsi memperoleh Rp 20 miliar. Skema ini dirancang agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal segera untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.