Raja Ampat Masuk Daftar 6 Rekomendasi Tempat Menyelam Terbaik di Dunia Versi BBC

Liputan6.com, Jakarta - Media Inggris BBC merilis artikel tentang tempat menyelam terbaik di dunia pada 11 April 2026. Salah satu yang masuk daftar tersebut adalah Raja Ampat di Papua Barat Daya yang dikenal sebagai 'sekeping surga jatuh ke Bumi' karena keindahannya.

Oleh BBC, dikutip Kamis (16/4/2026), Raja Ampat disebut sebagai tempat terbaik untuk menyelam sambil menginap di kapal (liveaboard). Pengalaman tersebut disebut bisa memaksimalkan waktu para penyelam di air karena fitur kapal diciptakan untuk mengakomodasi penyelam dalam perjalanan multi-hari.

Sementara, Raja Ampat disebut sebagai tempat terbaik di Bumi untuk melakukannya karena memiliki keanekaragaman hayati laut. Berada di jantung Segitiga Karang (coral triangle), wilayah peraian kepulauan terpencil Papua Barat itu memiliki lebih dari 600 spesies karang keras dan 1.700 spesies ikan karang, menurut Oceanic Society. Sangat umum untuk melihat makhluk-makhluk yang masuk dalam daftar impian seperti hiu paus, pari manta, lumba-lumba, penyu laut, dan hiu wobbegong selama pelayaran selama seminggu.

Dalam deskripsi artikel tersebut, BBC merekomendasikan para penyelam untuk merasakan pengalaman bertualang di Raja Ampat dengan menaiki kapal phinisi kayu tradisional, alih-alih menaiki kapal pesiar modern yang juga beroperasi di sana. Kapal tersebut akan meluncur di antara pulau-pulau karst dan lokasi penyelaman di tempat yang diakui sebagai Geopark Global UNESCO dan Cagar Biosfer.

Rekomendasi waktu penyelaman terbaik dengan kapal pesiar di Raja Ampat berlangsung dari Oktober hingga April. "Menyelam secara fundamental mengubah cara orang bepergian dan menikmati suatu destinasi," kata Kristin Valette Wirth, kepala bagian merek dan keanggotaan untuk PADI Worldwide, yang mengeluarkan lebih dari satu juta sertifikasi menyelam setiap tahun.

Selain Raja Ampat, daftar itu memasukkan Polinesia Prancis (French Polynesia) sebagai salah satu destinasi hiu terbaik di dunia. Penyelam bisa menemukan hiu karang ujung hitam yang memukau pasangan bulan madu di laguna Bora Bora dan Moorea hingga kumpulan hiu karang abu-abu yang padat di lokasi penyelaman tingkat lanjut di atol Kepulauan Tuamotu.

Di jalur selatan Atol Fakarava, sering terlihat "dinding" ratusan hiu karang abu-abu yang melayang di arus naik melalui perairan Cagar Biosfer UNESCO. Bila beruntung, penyelam bisa menemukan pemandangan hiu martil besar yang menerobos pemandangan tersebut.

"Sebagai suaka hiu, Polinesia Prancis memiliki beberapa kepadatan hiu tertinggi di planet ini," kata Yannis Papastamatiou, profesor madya di Florida International University, yang mempelajari ekologi fisiologis dan perilaku predator laut. "Pulau-pulau dan atolnya unik dan menawarkan kesempatan untuk melihat sejumlah besar hiu, tanpa perlu umpan."

Ia mencatat bahwa spesies termasuk hiu macan, hiu martil besar, hiu karang sirip hitam, hiu karang abu-abu, hiu sirip perak, dan hiu lemon dapat ditemukan di sini, tergantung lokasi. Keberadaannya pun dilindungi serius oleh pemerintah setempat dengan Presiden Moetai Brotherson berkomitmen menambahkan 500 ribu kilometer persegi ke hampir lima juta kilometer persegi kawasan lindung laut pada Hari Samudra Dunia pada Juni 2026. 

Sementara itu, mengutip kanal Bisnis Liputan6.com, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, saat ini masih ada ratusan tambang melanggar aturan yang beroperasi. Tambang ilegal itu masih berdiri lantaran dilindungi oleh orang-orang kuat di Indonesia. 

Hashim mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menindak pengoperasian tambang di luar aturan tanpa pandang bulu, seperti dilakukan terhadap empat tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat.

"Dan ratusan tambang lainnya ini ternyata masing-masing dibekingi siapa? Orang-orang kuat. Bisa dimengerti ya di Indonesia siapa yang kuat," kata Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

"Banyak tambang ilegal ini yang mengakibatkan bencana alam. Rakyat ratusan jadi korban. So, ini ada konsekuensi pidana bagi pelaku-pelakunya, karena ada rakyat yang meninggal. Dan ada tindakan cukup tegas, sangat-sangat tegas," sambungnya. 

Selain tambang ilegal, kelestarian Raja Ampat juga terancam oleh lalu-lalang kapal, khususnya kapal pesiar. Pengamat maritim Indonesia dari IKAL Strategic Center (ISC), Marcellus Hakeng Jayawibawa, memperkirakan pertumbuhan volume kapal pesiar di Raja Ampat naik hingga 15-20 persen setelah pandemi Covid-19. 

Hakeng mengkhawatirkan kenaikan risiko kecelakaan yang merusak ekosistem laut di wilayah tersebut. Ia tak ingin insiden MV Caledonian Sky (2017) yang menghancurkan 18.882 meter persegi terumbu karang dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 271 miliar kembali terjadi. 

"Kedaulatan maritim bukan hanya soal keamanan dari serangan militer, tetapi juga perlindungan terhadap integritas ekosistem yang menjadi warisan dunia. Kita tidak boleh membiarkan Raja Ampat menjadi saksi bisu kegagalan sistem navigasi kita kembali," tegasnya, Selasa, 3 Februari 2026.

Berdasarkan analisisnya, terdapat tiga kendala utama yang harus segera dibenahi oleh pemerintah. Pertama, soal ketidakakuratan peta navigasi. "Nakhoda asing sering terjebak pada peta elektronik global (ENC) yang tidak mampu memotret profil terumbu karang yang dinamis, hal ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial," ungkapnya. 

Selain itu, ia juga menyoroti minimnya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Terbukti dari jalur kritis seperti Selat Dampier dan Selat Sagawin kekurangan Pelampung Suar (Light Buoy) sehingga belum memenuhi standar UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kendala ketiga, soal ketiadaan status kawasan laut dengan perlindungan khusus, alias Particularly Sensitive Sea Area (PSSA). Dalam hal ini, Raja Ampat belum ditetapkan sebagai PSSA oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO).

"Tanpa status ini, Indonesia tidak memiliki otoritas mandatori untuk membatasi rute kapal asing (Area to be Avoided)," ujar Hakeng. 

Di sisi lain, untuk mengaman Raja Ampat dalam jangka pendek, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) memasang tambat labuh atau mooring kapal wisata tahap kedua di perairan Raja Ampat, guna menekan risiko kerusakan terumbu karang akibat meningkatnya aktivitas wisata bahari.

Langkah itu diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur yang mewajibkan penggunaan mooring serta larangan menggunakan labuh jangkar di area ekosistem sensitif. Sebanyak enam unit mooring dipasang di perairan Kepulauan Fam sebagai pemasangan tahap kedua, melanjutkan pemasangan tahap pertama pada 2024 di perairan Friwen.

Mooring dirancang untuk menggantikan praktik penambatan kapal menggunakan jangkar yang berisiko merusak terumbu karang, terutama di lokasi wisata selam dengan tingkat kunjungan tinggi.