Rakornas Pariwisata 2026, Deklarasi Gerakan Keberlanjutan Diumumkan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) baru saja menuntaskan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 20--21 Mei 2026. Rakornas Pariwisata tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kerja sama lintas sektor pemerintahan, lembaga, dan daerah, untuk mewujudkan pariwisata yang lebih berkualitas. 

Dalam kesempatan itu, Kemenpar mengumumkan Deklarasi Gerakan Keberlanjutan yang bakal diterapkan seluruh sektor melalui kesepakatan penghitungan carbon footprint dan pengelolaan pariwisata berbasis konservasi.

"Ini membuktikan bahwa Indonesia siap menjadi pemimpin pariwisata dunia yang bertanggung jawab dan berkelanjutan," klaim Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa dalam penutupan Rakornas Pariwisata di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.

Dalam penyelenggaraan Rakornas Pariwisata 2026, Kemenpar menggandeng Jejak.in untuk menghitung jejak emisi karbon selama dua hari pelaksanaan kegiatan. CEO & Founder Jejak.in, Arfan Arlanda, menyampaikan total emisi karbon yang dihasilkan selama Rakornas Pariwisata 2026 mencapai 10 ton kgCO2e. Angka tersebut berasal dari empat sumber emisi utama, yakni venue dan akomodasi, transportasi, dokumen dan material seperti penggunaan kertas, serta makanan dan minuman.

Emisi tersebut akan diimbangi melalui program penanaman sekitar 3.092 pohon di sembilan lokasi yang melibatkan Poltek Pariwisata di Bandung, Makassar, Palembang, Bali, Medan, dan Lombok, serta Badan Otorita Pariwisata di Danau Toba, Labuan Bajo Flores, dan Borobudur.

Jenis pohon yang ditanam akan disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing, seperti mangrove di Bali, kopi di Bandung, dan durian di Medan, guna meningkatkan tingkat keberlangsungan hidup tanaman. Pohon-pohon tersebut juga akan dimonitor selama tiga tahun agar dapat tumbuh optimal dan menyerap emisi karbon secara maksimal.

"Terima kasih atas kesempatan untuk bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Semoga aksi-aksi kecil seperti ini dapat terus dilakukan demi mendukung Indonesia hijau yang berkelanjutan," ujar Arfan.

Dalam penutupan Rakornas yang bertema Peningkatan Optimalisasi, Resiliensi, Inovasi, dan Berkelanjutan: Transformasi Ekosistem Kepariwisataan Nasional Menuju Target 2026 itu, Wamenpar juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun Matriks Tindak Lanjut 2026 yang mengintegrasikan berbagai kegiatan konkret lintas kementerian dan lembaga.

"Kami juga telah menetapkan skema kinerja untuk 10 Destinasi Pariwisata Prioritas serta memperkuat sinergi melalui berbagai MoU dan Rencana Aksi Bersama sebagai quick wins ke depan," kata Wamenpar.

Ketua Panitia Rakornas Pariwisata 2026, Frans Teguh, mengatakan hasil Rakornas Pariwisata 2026 akan menjadi dokumen hidup atau living document yang dapat ditindaklanjuti melalui program-program strategis sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit di Kementerian Pariwisata maupun mitra terkait.

“Secara optimal kami akan terus bersinergi dengan para mitra yang hadir dalam forum ini dan juga mitra strategis lainnya, sehingga dapat membangun kolaborasi yang lebih luas menuju ekosistem kepariwisataan nasional yang semakin optimal,” ujar Frans.

Di tengah ketidakpastian global, Wamenpar optimistis target kinerja pariwisata nasional pada 2026 dapat tercapai melalui semangat kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Target tersebut meliputi kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 16 juta–17,6 juta kunjungan, pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 1,18 miliar perjalanan, devisa pariwisata sebesar 22–24,7 miliar dolar AS, serta kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB sebesar 4,6–4,7 persen.

Menurut Wamenpar, capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari terbukanya lapangan kerja bagi jutaan masyarakat, tumbuhnya ekonomi daerah, serta meningkatnya kebanggaan nasional terhadap sektor pariwisata Indonesia.

"Maka dari itu, akselerasi implementasi Undang-Undang Kepariwisataan juga kerangka RIPPARNAS harus segera kita tindak lanjuti sebagai basis pembangunan ke depan," kata Wamenpar.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenpar berpesan kepada seluruh pemerintah daerah dan pelaku industri agar terus memperkuat kolaborasi. "Pastikan setiap kebijakan yang kita ambil selaras dengan pilar optimalisasi, resiliensi, inovasi, dan keberlanjutan (ORIK). Mari kita buktikan bahwa pariwisata Indonesia adalah sumber harapan dan katalisator bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dunia," ujar Wamenpar.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga menekankan pentingnya kolaborasi dan penyelarasan visi antar-pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pariwisata nasional. Bima menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk membantu mengatasi tantangan utama pengembangan pariwisata, mulai dari infrastruktur, budaya dan hospitality, hingga penguatan city branding.

"Kemendagri siap mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang menghambat kepala daerah dalam mendongkrak sektor pariwisatanya. Terkait perhotelan, pajak, maupun regulasi lainnya, mari kita review bersama. Kementerian Dalam Negeri siap berkolaborasi membangun co-creation bersama seluruh insan pariwisata," kata Bima.

Sementara, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengadopsi pilar ORIK dalam pengembangan sektor pariwisata daerah. Pada pilar optimalisasi, pemerintah daerah menyusun bundling package wisata dan event linkage tourism.

Pada pilar resiliensi dilakukan diversifikasi pasar wisatawan serta penguatan standar CHSE bagi industri pariwisata. Pada pilar inovasi dilakukan penguatan digitalisasi pemasaran pariwisata dan kolaborasi pentahelix. Adapun pada pilar keberlanjutan diterapkan konsep pariwisata regeneratif.

"Harapan kami, dukungan dari Kementerian Pariwisata dapat menjadi energi bagi daerah untuk terus memajukan sektor pariwisata," kata Haris.