Jumlah Penonton Film Indonesia Sepanjang 2025 Tembus 80,2 Juta Orang, Naik Tipis dari 2024

Liputan6.com, Jakarta - Industri perfilman Indonesia masih potensial untuk terus berkembang. Berdasarkan data yang dihimpun hingga 31 Desember 2025, jumlah penonton film Indonesia menembus angka 80,27 juta penonton, naik tipis dari capaian 2024 yang tercatat 80,21 juta penonton.

Menurut Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon, capaian itu merupakan bukti nyata bahwa film nasional telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan berdaya saing. 

"Meskipun bedanya cuma tipis-tipis saja, yaitu 80,27 juta, (sekitar 60 ribu) dari yang tahun lalu, paling tidak, film Indonesia sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri," katanya dalam Taklimat Media Refleksi 2025, Kebijakan 2026, Kamis, 8 Januari 2026.

Ia menyatakan sekitar 67─70 persen film yang diputar di bioskop tahun lalu adalah film Indonesia. Bahkan pada 2025, rekor penonton film terbanyak kembali dipecahkan lewat film Agak Laen 2 dengan 10,5 juta penonton, melampaui rekor film pertamanya. Begitu pula dengan film Jumbo yang menjadi film animasi lokal dengan penonton terbanyak.

"Jadi, semakin banyak yang produksi, mudah-mudahan semakin terjaga ekosistem film. Orang (Indonesia) ternyata masih nonton ke bioskop karena saya tahu di banyak negara, semakin sedikit oorang yang datang ke bioskop, lebih banyak menunggu dari OTT," sambung Menbud.

Pemerintah, kata dia, akan berupaya menjaga eksosistem tersebut karena sangat penting bagi ekonomi budaya Indonesia. "Pemerintah akan memastikan ekosistem ke bioskop itu akan terus berlangsung," sambungnya.

Dalam rilis yang diterima Lifestyle Liputan6.com, sepanjang 2025, sebanyak 201 judul film Indonesia resmi beredar di bioskop. Diversitas konten menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri, dengan genre horor mendominasi sebanyak 90 judul, disusul 66 judul drama, serta genre lainnya seperti komedi, laga, dan religi.

Selama periode Januari─Desember 2025, Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (Ditjen PPPK) menerbitkan sebanyak 2.732 Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF), 54 persen di antaranya merupakan TPPF film, yang mencakup film pendek, film panjang, film serial, dan bentuk produksi lainnya. Angka itu menunjukkan tingginya aktivitas produksi serta keberlanjutan kreativitas insan perfilman nasional.

Sepanjang tahun lalu, tercatat sebanyak 41.092 film dan iklan dinyatakan lulus sensor. Dari jumlah tersebut, sekitar 64,4 persen merupakan karya nasional, sementara 35,6 persen lainnya merupakan produksi impor.

Berdasarkan penggolongan usia penonton, film dan iklan yang lulus sensor terbagi ke dalamklasifikasi Semua Umur (SU) sebanyak 11.930, klasifikasi 13+ sebanyak 19.859, klasifikasi 17+ sebanyak 8.982, serta klasifikasi 21+ sebanyak 321. Data ini mencatat komposisi produksi nasional serta impor yang melalui proses sensor sebagai bagian dari mekanisme pengaturan peredaran film dan iklan di Indonesia.

Pada periode yang sama, layanan Surat Rekomendasi Impor Film (SRIF) tercatat sebanyak 1.038 layanan yang diajukan 36 perusahaan pelaku usaha, dengan film impor berasal dari 52 negara. Amerika Serikat, India, Hong Kong, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Prancis, Thailand, Taiwan, dan Malaysia menjadi negara asal film impor terbanyak.

Selain itu, daya tarik Indonesia sebagai lokasi produksi film internasional juga terus menguat. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 2.114 kru asing mengambil gambar di berbagai wilayah Indonesia.

Pada periode yang sama, Kementerian Kebudayaan menerbitkan 158 surat persetujuan shooting film asing, yang terdiri atas 80 film dokumenter, 10 iklan/promosi, 19 reality show, tiga video edukasi, 11 film naratif, lima film serial, empat video musik, satu variety show, dan dua film pendek.

Kegiatan produksi tersebut melibatkan pelaku industri dari berbagai negara, dengan jumlah terbanyak berasal dari Jepang (23), Korea Selatan (14), Inggris (18), dan Amerika Serikat (12). Negara lain di kawasan Asia juga tercatat seperti Tiongkok, India, Malaysia, Singapura, Taiwan, Vietnam, dan Filipina; Eropa seperti Jerman, Belanda, Swiss, Austria, Denmark, Hungaria, dan Kroasia; serta Australia.

Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Ahmad Mahendra, ditemui terpisah mengatakan pihaknya berencana mengatur jeda waktu penayangan film bioskop di OTT. Tujuannya agar waktu penayangan di bioskop bisa lebih panjang.

"Sekarang ini (jedanya) empat bulan, walaupun ada yang tiga bulan dan sebagainya, tapi nanti minimal enam bulan. sednag kita mau atur," kata Mahendra.

Ia optimistis ekosistem perfilman, khususnya budaya menonton di bioskop, sudah terbangun baik. Menganalisis hasil dari beberapa tahun terakhir, jumlah penonton film Indonesia lebih tinggi dibandingkan penonton film impor. "Artinya, ada kesadaran orang Indonesia untuk menonton filmnya sendiri, sudah meningkat," sahutnya.

Pihaknya juga berusaha membenahi persoalan jumlah layar bioskop yang masih terbatas. Pihaknya akan terus bernegosiasi dengan pemilik bioskop untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan banyak pihak.