Jepang Akan Terapkan Sistem Skrining Pra-perjalanan bagi Turis Asing, Biayanya Capai Rp 300 Ribuan

Liputan6.com, Jakarta - Cuan, cuan, cuan jadi fokus perhatian Jepang di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi. Demi menambah pendapatan dari sektor pariwisata, mereka mempertimbangkan untuk menerapkan sistem skrining pra-perjalanan daring bernama JESTA. Untuk itu, setiap turis asing yang akan berkunjung ke Jepang akan dikutip biaya sekitar 2 ribu--3 ribu yen (sekitar Rp214 ribu hingga Rp321 ribu).

Sebuah sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan pada Selasa, 23 Desember 2025, bahwa Jepang akan meluncurkan program otorisasi perjalanan elektronik pada tahun fiskal 2028. Itu lantaran pengunjung yang datang diperkirakan akan mencapai lebih dari 40 juta tahun tersebut.

Mengutip Kyodo, Jumat (26/12/2025), JESTA, yang bertujuan untuk mencegah terorisme dan perekrutan ilegal warga asing ke Jepang, berlaku untuk negara dan wilayah yang penduduknya dibebaskan dari kewajiban visa tinggal jangka pendek. Dengan program itu, pemerintah Jepang berharap bisa menghasilkan sumber pendapatan yang stabil.

Jepang juga sedang mempertimbangkan untuk mengajukan rancangan undang-undang untuk mengubah undang-undang pengendalian imigrasi pada sidang parlemen reguler berikutnya untuk menciptakan sistem tersebut. Program serupa yang diadopsi di Amerika Serikat dan Kanada mengenakan biaya sekitar 1.000 hingga 6.000 yen.

Jepang sedang mempertimbangkan untuk menggunakan pendapatan tersebut untuk dukungan darurat bagi pengunjung asing selama bencana, kata sumber tersebut.

Sebelumnya, Jepang menggarap serius rencana menaikkan biaya visa bagi penduduk tetap. Mengutip Kyodo, Senin, 24 November 2025, besaran kenaikannya terbilang drastis lantaran mencapai 10 kali lipat dari biaya visa sebelumnya.

Biaya visa penduduk tetap direncanakan menjadi lebih dari 100 ribu yen (sekitar Rp10,6 juta) dari 10 ribu yen (sekitar Rp1,1 juta). Sementara, biaya perubahan status visa atau penerbitan ulang untuk waktu satu tahun atau lebih akan dinaikkan hingga sekitar 40 ribu yen (sekitar Rp4,2 juta) dari yang saat ini sebesar 6.000 yen (sekitar Rp640 ribu).

Kenaikan biaya penerbitan visa secara substansial bagi penduduk asing itu akan berlaku pada tahun fiskal fiskal berikutnya. Jepang akan menggunakan pendapatan tambahan tersebut untuk memperkuat kebijakan yang mendukung multikulturalisme, menurut sumber pemerintah.

Biaya baru ini diperkirakan akan sejalan dengan biaya di negara-negara Barat. Pemerintah kemungkinan akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) dalam sidang parlemen biasa tahun depan untuk meninjau undang-undang kontrol imigrasi, yang menetapkan batas 10.000 yen untuk biaya tersebut.

PM Takaichi telah menginstruksikan untuk menaikkan biaya visa agar sesuai dengan negara-negara besar lainnya dalam pertemuan tingkat menteri tentang kebijakan mengenai warga negara asing awal bulan ini. Badan Layanan Imigrasi pada April 2025 menaikkan biaya penerbitan visa karena inflasi, dari 4.000 yen menjadi 6.000 yen untuk perpanjangan atau perubahan status, dan dari 8.000 yen menjadi 10.000 yen untuk status penduduk tetap.

Setelah visa, Jepang mengarah pada rencana menaikkan pajak keberangkatan bagi para pelancong yang terbang keluar dari negara tersebut. Melansir Japan Today, Jumat, 5 Desember 2024, para pembuat kebijakan sedang mempertimbangkan untuk melipatgandakan pajak yang secara resmi disebut 'pajak turis internasional' ini.

Saat ini, setiap orang yang meninggalkan Jepang dikenakan biaya 1.000 yen (sekitar Rp 110 ribu), yang biasanya sudah digabungkan dalam tiket pesawat sehingga sering tidak disadari. Dalam rencana terbaru, pajak keberangkatan naik menjadi 3.000 yen (sekitar Rp 330 ribu).

Komisi Riset Partai Demokrat Liberal (LDP) bahkan mengusulkan tarif yang lebih tinggi, yakni 5.000 yen (sekitar Rp 530 ribu), khusus bagi pelancong yang menggunakan kursi kelas bisnis atau lebih tinggi. Langkah signifikan ini disetujui partai yang berkuasa dan merupakan bagian dari strategi negara untuk mengontrol pariwisata. 

Pajak baru ini nantinya akan tetap dimasukkan langsung ke dalam harga tiket maskapai, memastikan setiap penumpang membayar biaya tersebut saat pemesanan.

Di samping aturan yang berlaku secara nasional, pemerintah daerah Kyoto juga menerbitkan aturan tak kalah ketat. Mulai 1 Maret 2026, turis yang datang ke ibu kota lama Jepang itu akan ditarik pajak akomodasi jauh lebih tinggi dengan wisatawan yang menginap di hotel mewah berpotensi membayar hingga 10 ribu yen (sekitar Rp1 juta) per orang per malam, naik sekitar 10 kali lipat dari tarif saat ini.

Dewan Kota Kyoto menyetujui peraturan ini pada Maret 2025, dengan konfirmasi akhir dari Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang pada Oktober 2025. Ini merupakan revisi besar pertama sejak pajak akomodasi pertama kali diperkenalkan pada Oktober 2018, menandai hampir delapan tahun tarif stabil sebelum penyesuaian dramatis ini.

Mengutip Japanspecialist.com, struktur pajak baru itu menargetkan akomodasi mewah dengan tarif 100 ribu yen (sekitar Rp10,7 juta) per malam atau lebih sambil mempertahankan tarif yang lebih rendah untuk wisatawan dengan anggaran terbatas. Pendapatan pajak diproyeksikan hampir berlipat ganda dari 5,9 miliar yen menjadi 12,6 miliar yen setiap tahun untuk mendanai infrastruktur dan memerangi pariwisata berlebihan.