Jepang Akan Mendigitalisasi Deklarasi Bea Cukai di Bandara Maksimal pada 2030

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan Jepang mengatakan akan mendigitalisasi semua deklarasi bea cukai di bandara maksimal pada 2030. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan bagi para pelancong yang datang yang ditargetkan menerima 60 juta pengunjung per tahun pada saat itu.

Menurut kementerian, pada Selasa, 23 Juni 2026, deklarasi bea cukai untuk barang bawaan dan barang tanpa pendamping yang diperlukan saat masuk ke Jepang akan sepenuhnya didigitalisasi. Di bawah rencana "Pengendalian Perbatasan Cerdas dan Aman: Visi Bea Cukai 2030," penumpang akan dapat menyelesaikan prosedur menggunakan kode QR yang dihasilkan setelah memasukkan nama dan alamat mereka secara online.

Meskipun Jepang memperkenalkan deklarasi elektronik pada 2019, sekitar setengah dari aplikasi masih diajukan secara manual hingga April 2026. Untuk pemeriksaan sinar-X terhadap barang-barang impor dalam jumlah kecil yang meningkat pesat ke Jepang, pemerintah akan memperkenalkan sistem berbasis kecerdasan buatan di bandara-bandara utama, termasuk yang melayani Narita dan Osaka, pada 2030 untuk mengatasi kekurangan petugas manusia dan keterbatasan peralatan.

Dengan jumlah pengunjung asing ke Jepang yang melampaui 40 juta tahun lalu untuk pertama kalinya, pemerintah berharap dapat mengurangi beban petugas bea cukai melalui langkah ini.

Sebelumnya, negeri matahari terbit itu resmi menaikkan biaya visa bagi turis asing dengan merevisi keputusan kabinet terkait. Keputusan yang dibuat dalam rapat kabinet pada Jumat, 19 Juni 2026 itu menandai revisi pertama biaya visa sejak 1978 atau 48 tahun lalu.

Besaran kenaikan biaya visa lima kali lipat. Untuk visa sekali masuk, biayanya dari 3 ribu yen menjadi 15 ribu yen (sekitar Rp 1,655 juta). Sedangkan untuk multiple entry atau beberapa kali masuk, biayanya dari 6 ribu yen menjadi 30 ribu yen (sekitar Rp 3,3 juta). Biaya baru ini akan berlaku untuk permohonan yang diajukan pada atau setelah 1 Juli 2026.

"Biaya visa saat ini ditetapkan pada tahun 1978, dan kami baru-baru ini merevisinya untuk mencerminkan inflasi dan fluktuasi nilai tukar sejak saat itu," kata Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi dalam konferensi pers pada Jumat lalu.

"Kami membuat keputusan ini setelah mempertimbangkan berbagai faktor dengan cermat, dan kami tidak memperkirakan bahwa hal ini akan berdampak langsung pada pariwisata masuk," tambahnya.

Bulan lalu, Majelis Tinggi mengesahkan RUU untuk menaikkan biaya terkait visa bagi warga negara asing hingga 30 kali lipat dari tingkat saat ini. Kenaikan ini akan memungkinkan pemerintah untuk menggunakan pendapatan tambahan tersebut untuk membantu menutupi biaya administrasi pengelolaan populasi asing yang terus bertambah di negara itu.

Mengutip Japan Times, Senin, 22 Juni 2026, RUU tersebut telah disetujui Majelis Rendah pada April 2026. Sebelum RUU tersebut disahkan, batas atas biaya perubahan status kependudukan atau perpanjangan masa tinggal adalah 10.000 yen (Rp 1,1 juta), sementara batas atas untuk permohonan izin tinggal tetap juga ditetapkan sebesar ¥10.000. Berdasarkan revisi tersebut, batas atas tersebut akan dinaikkan masing-masing menjadi 100 ribu yen dan 300 ribu yen.

Dalam kerangka kerja yang direvisi, biaya sebenarnya ditetapkan melalui keputusan kabinet dalam batas hukum yang baru. Pemerintah telah mengusulkan kenaikan biaya untuk perubahan status kependudukan dan perpanjangan masa tinggal dari kisaran saat ini 5.500 yen hingga 6.000 yen menjadi antara 10.000 yen hingga 70.000 yen.

Sementara, biaya untuk permohonan izin tinggal tetap akan meningkat dari 10 ribu yen menjadi 200 ribu yen. Pemerintah bertujuan untuk menerapkan perubahan tersebut sebelum akhir tahun fiskal berikutnya pada 31 Maret 2027.

Pemerintah berencana menggunakan pendapatan tambahan tersebut untuk memproses populasi penduduk asing Jepang yang terus bertambah yang mencetak rekor 4,13 juta jiwa pada akhir 2025. Pemerintah juga memperluas program bahasa Jepang dan memperkuat langkah-langkah terhadap para pelanggar izin tinggal ilegal.

Pemerintah membenarkan kenaikan biaya tersebut dengan alasan bahwa Jepang harus menyelaraskan biaya terkait visa dan izin tinggal lebih dekat dengan negara-negara Barat untuk membangun sistem imigrasi yang lebih kuat. Sebagai contoh, biaya perpanjangan visa di Amerika Serikat sekitar USD 420 hingga USD 470 dan biaya perpanjangan visa di Jerman antara 93 euro--98 euro.

Selain kenaikan biaya visa, UU yang direvisi juga mengatur soal pembentukan Sistem Elektronik Otorisasi Perjalanan Jepang, dengan target implementasi pada tahun fiskal 2028. Sistem yang bertujuan untuk mencegah terorisme dan pekerja ilegal, menargetkan 74 negara dan wilayah yang warganya memenuhi syarat untuk masuk tanpa visa untuk kunjungan singkat.