Adu Argumen Pemberian Bebas Visa Kunjungan Antara Kemenpar dan Dirjen Imigrasi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi saling adu pendapat terkait pemberlakuan kembali bebas visa kunjungan. Masing-masing pihak memiliki alibi terkait kebijakan yang dipicu usulan Kemenpar agar Indonesia memberikan fasilitas bebas visa kunjungan untuk 8+1 negara dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada awal Juni 2026.

Negara-negara yang dimaksud di antaranya adalah Korea Selatan, Jepang, India, Australia, Selandia Baru, dan perluasan bagi permanent resident Singapura. Dalam rilis yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Rabu (24/6/2026), Kemenpar beralasan bahwa bebas visa merupakan salah satu instrumen strategis untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin ketat dalam menarik wisatawan mancanegara.

Menurut Kemenpar, kemudahan masuk menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan juga terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan. Kemenpar memandang kebijakan itu perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yaitu dapat berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat.

"Indonesia berpengalaman menerapkan kebijakan BVK secara luas. Pada 2016, Indonesia pernah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara. Kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics menunjukkan bahwa kebijakan tersebut menjadi salah satu studi kasus yang berhasil, dengan kontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen, serta mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja," klaim Kemenpar.

Namun, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menyanggah argumen tersebut. Ia menyatakan bahwa kebijakan bebas visa yang diberikan kepada 165 negara sepanjang 2015--2024 tidak berdampak signifikan pada penambahan devisa kepada negara. 

"Kami mohon agar hal (usulan) tersebut dipikirkan lagi, dievaluasi, karena terkait dengan masalah bebas visa kunjungan ini kan sudah pernah dilakukan sebelumnya," kata Hendarsam ditemui di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026, dilansir Antara.

Menurut data pihaknya, sejak jumlah penerima layanan bebas visa dibatasi menjadi 16 negara pada 2025, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia malah melampaui level prapandemi COVID-19, yakni sebesar 14,3 juta kunjungan.

Selain itu, kata dia, Imigrasi memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan keamanan dan kedaulatan ekonomi bangsa serta memastikan warga negara asing yang masuk berkualitas guna berdampak pada perekonomian masyarakat dan tidak mengganggu keamanan ketertiban masyarakat.

"Kami tidak ingin, kita memberikan bea masuk visa kepada warga negara asing itu kan menggunakan biaya. Ketika kita bebaskan itu artinya apa? Kita mengobral negara kita Ini dimana harga diri bangsa kita," ucap Hendarsam.

Persoalan lain yang dikhawatirkan Hendarsam terkait masalah keamanan. Baru-baru ini, Imigrasi dan Polri mengamankan sejumlah warga negara asing yang terindikasi melakukan penipuan daring di sejumlah daerah. Belum lagi modus turis asing tidak berkualitas lainnya, seperti melakukan perjalanan secara backpacker, datang mengaku sebagai petugas keamanan, dan lain-lain.

Pihaknya tidak menginginkan warga negara asing yang masuk mengganggu keamanan, ketertiban serta kedaulatan keamanan dan kedaulatan ekonomi Indonesia.

"Anda bayangkan saat ini banyak sekali warga negara asing yang mengakuisisi pekerjaan masyarakat lokal yang seharusnya tidak mereka kerjakan. Bayangkan kalau (BVK) itu dibuka, kita sudah siap belum untuk menghadapinya, jangan sampai kita seperti negara-negara lain," ujarnya.

Hendarsam menyebut ada banyak cara untuk meningkatkan mutu pariwisata Indonesia sehingga mendatangkan wisatawan mancanegara tanpa harus memperbanyak jumlah negara penerima layanan bebas visa kunjungan. "Sudah ada kajiannya, banyak sekali yang harus diperbaiki masalah infrastruktur, masalah akses penerbangan internasional ke Indonesia, akses penerbangan dari satu daerah ke daerah kita yang lain. Jadi, banyak harus dilakukan langkah progresif," katanya.

Sementara itu, Kemenpar menyatakan memahami bahwa kebijakan visa harus dirumuskan secara cermat. Ada aspek kehati-hatian, keamanan, resiprositas, dan kepentingan nasional yang harus dijaga. "Namun pada saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata dunia," sambung pernyataan tersebut.

Kementerian yang kini dipimpin Widiyanti Putri Wardhana itu merujuk temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang menunjukkan bahwa penyederhanaan atau penghapusan persyaratan masuk dapat mendorong peningkatan arus kunjungan wisatawan mancanegara. Kajian APEC mencatat bahwa destinasi dapat memperoleh peningkatan kunjungan sebesar 7,2 persen hingga 27 persen melalui penghapusan persyaratan visa atau ketentuan masuk lainnya.

Sebaliknya, penambahan hambatan masuk melalui travel authorization dalam situasi tanpa visa dapat menurunkan kedatangan wisatawan mancanegara hingga 29,3 persen. Kemenpar pun menilai temuan tersebut semakin menegaskan pentingnya kebijakan fasilitasi perjalanan sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.

"Dengan kemudahan akses yang tepat, wisatawan berpotensi datang lebih banyak, tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak uang, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah, pelaku usaha, UMKM, serta tenaga kerja sektor pariwisata. Karena itu, Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK."