Darurat Sampah Bali, Menteri LH: Reputasi Pariwisata Indonesia Bisa Tercoreng

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa Bali berperan penting dalam upaya transformasi pengelolaan sampah nasional. Terlebih, persoalan sampah Bali terbukti mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata dunia internasional.

"Bali adalah etalase Indonesia, dan pantai-pantai ini mencerminkan wajah bangsa kita. Ketika pantai bersih, Indonesia dihormati sebagai negara yang peduli lingkungan. Namun, jika tercemar sampah, reputasi kita juga ikut tercoreng," kata Hanif saat kegiatan aksi bersih pantai di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Rabu, 5 Maret 2026.

Sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali menghadapi darurat sampah yang memerlukan perhatian serius. Ia pun menekankan bahwa target pengelolaan sampah sebesar 63,41 persen pada 2026 mendesak untuk diwujudkan, dengan langkah nyata di daerah-daerah strategis seperti Bali.

"Bali harus mempercepat pemilahan sampah di rumah tangga bisa melalui komposter, tebu modern, memperluas jaringan bank sampah, dan memastikan kawasan wisata, hotel, restoran, serta kafe memiliki sistem pemilahan yang disiplin untuk mencegah sampah membebani TPA dan mencemari lingkungan," ia menguraikan.

Hanif juga mengunjungi beberapa lokasi pengelolaan sampah berbasis sumber di Bali. Beberapa di antaranya adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST Tahura 1) di Denpasar, Desa Kesiman Petilan di Denpasar, Desa Bongkasa Pertiwi di Badung, serta Tempat Pengolahan Sampah - Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Pudak Mesari di Darmasaba, Badung.

Di lokasi-lokasi tersebut, Menteri Hanif melihat langsung bagaimana pemilahan sampah dilakukan di tingkat rumah tangga dan komunitas. Meskipun Bali telah menunjukkan beberapa kemajuan, tantangan besar dalam pengelolaan sampah masih ada dan harus dipercepat penyelesainnya.

Ia mengapresiasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang telah mendukung pengelolaan sampah dengan pemberian wood chipper kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk memperkuat pengelolaan sampah di kawasan pariwisata.

"Saya berharap dukungan ini dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menyelesaikan persoalan sampah, sehingga masalah sampah di bali bisa ditangani secara cepat,"ucapnya.

Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, Bali diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sekaligus menjaga ekosistem pesisir Indonesia selaras dengan komitmen dalam gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).

Sementara itu, per April 2026, sampah organik dilarang dibuang ke TPA Suwung, Bali, sebagai upaya mempercepat transformasi pengelolaan sampah, sekaligus mengurangi tekanan daya tampung dan pengelolaan.

"Yang hanya boleh di sana adalah sampah anorganik yang tidak berpotensi menimbulkan tambahan beban pencemar. Jadi, April yang boleh masuk ke Suwung hanya anorganik, yang organik harus selesai di hulu," kata Hanif pada hari yang sama, dilansir dari Antara.

Hanif mengarahkan agar pemerintah daerah terutama Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung menyelesaikan pemilahan sampah organik dari sumbernya, menggunakan fasilitas seperti teba modern dan komposter. Kebiasaan ini harus terbentuk di masyarakat dalam waktu satu bulan sebab TPA Suwung masih menerima sampah organik hanya sampai akhir Maret 2026.

Kebijakan ini juga termasuk kelonggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena awalnya mereka hanya mengizinkan TPA Suwung beroperasi hingga akhir Februari 2026. Mulai awal April 2026, KLH akan memantau pelaksanaan untuk memastikan tak ada lagi sampah organik masuk ke TPA Suwung.

Menteri Hanif meminta pemerintah daerah di Bali tegas kepada masyarakat dan pengusaha swakelola menolak sampah yang tidak terpilah.

"Agar bertindak tegas kepada swakelola, kepada masyarakat yang tidak pilah sampah, sampahnya tidak usah diangkut, tidak boleh masuk TPA Suwung, sehingga kepada kita semua wajib berusaha sekuat tenaga untuk memilah sampah mulai di hulu," ujarnya.

Ia mengingatkan saat ini TPA Suwung sudah memasuki masa penyidikan atas pencemaran lingkungan. Pemerintah pusat tidak lagi memberikan saksi administrasi paksaan, namun pendekatan pidana jika sampah yang masuk tak kunjung ditekan.

"Benar-benar tidak boleh lagi sampah organik masuk," kata Hanif.

Menurut dia, pembatasan sampah organik masuk TPA Suwung adalah satu-satunya solusi saat ini, sebab dari seluruh jenis sampah di Bali, jenis organik mendominasi sebanyak 60 persen. "Tidak peduli siapapun, sampahnya wajib pilah mulai sekarang, tanpa pilah organik nanti pada akhir Maret tidak boleh lagi masuk TPA Suwung," katanya.