Warga Bali Wajib Pilah Sampah per 1 Juli 2026, dari Rumah sampai Kantor

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Pemerintah Provinsi Bali mendeklarasikan Gerakan Bali 100 Persen Memilah Sampah pada 10 Juni 2026. Dengan deklarasi tersebut, seluruh warga Bali wajib memilah sampah dari sumbernya mulai 1 Juli 2026, mencakup sektor rumah tangga, banjar, pasar, hotel, hingga perkantoran.

Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) Jumhur Hidayat menyatakan penetapan Bali sebagai model percontohan nasional pemilahan sampah didorong keberhasilan pelarangan pembuangan sampah organik ke TPA Suwung sejak 1 April 2026. Menurut Jumhur, shock therapy itu secara drastis sukses memangkas volume sampah hingga 60 persen di kawasan Denpasar dan Badung hanya dalam hitungan minggu.

Jumhur pun mengapresiasi kepatuhan warga Bali dalam memilah sampah, mencapai 87 persen dari total penduduk. Ia juga menyebut distribusi lebih dari 100 ribu unit komposter yang didistribusikan pemerintah daerah efektif menangani persoalan sampah.

Ia menegaskan keberhasilan itu tidak lepas dari integrasi kebijakan dengan kearifan lokal. Selain arahan nasional, pelibatan unsur budaya dan religi melalui peran desa adat, awig-awig, dan pararem menjadi fondasi utama dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

"Intinya saya bahagia karena ternyata pimpinan pemerintahan di Bali, mulai dari gubernur, bupati, wali kota hingga ke bawah semakin hari semakin hari semakin baik dalam pengelolaan lingkungan termasuk sampah," kata Jumhur seusai Rapat Koordinasi Tingkat Tinggi se-Sarbagita di Denpasar, mengutip rilis KLH, Kamis (11/6/2026).

Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Bali, I Wayan Koster menyerukan seluruh masyarakat Balimenaati arahan tersebut. Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan KLH dan masyarakat adat untuk memperkuat sanksi adat bagi pelanggar aturan.

Setelah kewajiban memilah sampah, tahap berikutnya adalah penghentian total praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) secara nasional pada 1 Agustus 2026. Pihaknya juga akan mengoordinasikan penanganan sampah kiriman di laut dengan daerah-daerah di sekitar Bali agar aliran limbah lintas perairan dapat dihentikan di hulu. 

"Saya optimis sekali Bali akan kembali ceria, kembali menjadi pujaan setiap orang Indonesia dan luar negeri untuk datang ke sini. Masalah sampah yang pernah ada kini telah teratasi berkat komitmen semua pimpinan di sini, ditambah juga ada unsur budaya dan religi yang begitu mendukung dalam menjaga lingkungan," ujar Jumhur.

Pemilahan ini menjadi prasyarat krusial untuk mengoptimalkan operasional fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis waste to-energy di Bali, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

"Sinergi antara kebijakan tegas pemerintah daerah, dukungan infrastruktur dari pusat, dan partisipasi aktif desa adat/banjar diyakini akan menjadikan Bali sebagai destinasi wisata pertama di Asia Tenggara yang benar-benar menerapkan zero waste to landfill," kata dia.

Sebelumnya, Jumhur menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menutup TPA Suwung, tetapi tetap bertindak tegas untuk menghentikan total praktik open dumping yang selama ini memicu krisis ekologi.

"Soal penutupan TPA, saya tegaskan TPA tidak akan ditutup. Jadi keliru jika ada yang menyatakan TPA ditutup. Yang tidak boleh adalah praktik open dumping, yaitu timbunan sampah yang dibiarkan menumpuk tanpa pengelolaan yang memadai," sambungnya

KLH/BPLH memastikan seluruh TPA di Indonesia, termasuk di Bali, sedang didorong untuk bertransformasi menuju sistem controlled landfill atau sanitary landfill, yang dilengkapi dengan lapisan geomembran guna mencegah pencemaran air lindi ke tanah.

Selain membenahi infrastruktur, Jumhur menyoroti keberhasilan Bali dalam melakukan hilirisasi sampah. Sampah organik kini diolah menjadi pupuk di fasilitas Klungkung, sementara sisa sampah lainnya dikonversi menjadi Refuse-Derived Fuel (RDF).

Memasuki bulan Agustus mendatang, Bali akan mengoperasikan fasilitas baru yang mengonversi sampah berkalori tinggi menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara.

Ia menyatakan kebijakan itu diambil sejalan dengan agenda prioritas KLH/BPLH untuk menciptakan ekosistem Lapangan Kerja Hijau (Green Jobs). Menteri Jumhur menekankan pentingnya standarisasi armada angkutan serta perlindungan terhadap tenaga sektor swakelola yang selama ini menjadi garda terdepan pengangkutan persampahan.

"Kalau keuangannya memang pas-pasan, tetapi kemudian bisa menciptakan lapangan kerja yang baik, itu tidak salah. Pemerintah kota atau kabupaten yang memiliki kemampuan anggaran harus memberikan subsidi. Saya tidak setuju kalau swakelola yang sudah berjalan baik ini dihentikan. Kita tidak boleh menghentikan rezeki orang, apalagi jika pekerjaannya memberikan manfaat bagi lingkungan," kata Jumhur.

"Tugas kita adalah membina dan memastikan terciptanya green jobs. Green jobs adalah pekerjaan yang menjaga kebersihan dan memelihara lingkungan," sambung dia.

Pihaknya memastikan bahwa tujuan utama pengelolaan sampah bukan semata-mata mengejar nilai ekonomi, melainkan penyelesaian masalah lingkungan secara tuntas demi ruang hidup yang aman dan sehat. Dengan perpaduan teknologi, partisipasi masyarakat, dan pelibatan green jobs, KLH/BPLH menargetkan Bali sebagai model percontohan nasional dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.