Valentino Bebas dari Pengawasan Pengadilan, Terjerat Dugaan Eksploitasi Pekerja oleh Mitra

Liputan6.com, Jakarta - Valentino mengaku sudah terbebas dari pengawasan pengadilan. Pada Selasa, 7 April 2026, jenama yang didirikan oleh mendiang desainer Valentino Garavani itu mengumumkan bahwa mereka menyambut baik berakhirnya administrasi peradilan 'lebih awal' yang diberlakukan sejak Mei 2025 terhadap anak perusahaannya, Valentino Bags Labs Srl.

Mereka diduga lalai dalam mengaudit mitra rantai pasokannya secara tepat, yang diduga melakukan eksploitasi pekerja. Karena itu, pengadilan menempatkan Valentino dalam pengawasan yang berlaku selama 12 bulan, yakni hingga Mei 2026. Tapi, tindakan tersebut dicabut lebih awal.

Dalam pernyataan, Valentino mengatakan bahwa keputusan untuk mencabut administrasi peradilan diambil karena anak perusahaan tersebut, yakni unit perusahaan mode yang didedikasikan untuk membuat barang-barang kulit dan aksesori, 'memastikan kerja sama penuh dengan administrator peradilan yang ditunjuk pengadilan'.

Mereka juga menyatakan 'secara aktif berkontribusi pada dialog konstruktif yang mempercepat dan memperkuat proses perbaikan yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya'. Hakim Milan, Orsola De Cristofaro, Maria Rispoli, dan Lucia Spagnuolo Vigorita mencabut tindakan tersebut, dengan memuji kerja sama penuh Valentino Bags Lab dan kepatuhannya terhadap prosedur yang diamanatkan pengadilan untuk meningkatkan sistem auditnya dan memutuskan hubungan dengan subkontraktor yang tidak sesuai.

"Perusahaan memanfaatkan kesempatan untuk memperkuat sistem pengendalian internalnya serta membangun model manajemen dan organisasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap hukum," demikian bunyi putusan tersebut, dikutip dari WWD, Rabu (8/4/2026).

"Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Valentino yang lebih luas terhadap transparansi, integritas rantai pasokan, dan penghormatan terhadap pekerja dan konsumen," kata rumah mode asal Roma tersebut.

Valentino menjadi pemegang saham mayoritas di Valentino Bags Lab Srl sejak 2014 ketika mengakuisisi 51 persen saham di produsen Pelletterie Sant’Agostino dan mengganti namanya. Pemilik sebelumnya mempertahankan 49 persen saham di perusahaan tersebut.

Tahun lalu, jaksa Milan Paolo Storari meluncurkan penyelidikan atas dugaan eksploitasi pekerja dan skema kerja paksa di subkontraktor Valentino Bags Lab. Jaksa juga berpendapat bahwa anak perusahaan manufaktur Valentino lalai dalam mengaudit yang tepat terhadap mitra rantai pasokannya dan meminta prosedur administrasi peradilan untuk memperbaiki dan meningkatkan audit dan pengawasan melalui prosedur yang diamanatkan pengadilan.

Selama dua tahun terakhir, skandal rantai pasokan telah mengguncang industri mode mewah di Italia, mengguncang reputasi dan praktik bisnisnya. Penyelidikan oleh pengadilan Milan yang mengungkap hubungan merek-merek mewah seperti Tod’s, Loro Piana, Dior, dan Giorgio Armani, antara lain, dengan subkontraktor yang secara mengejutkan terlibat dalam skema kerja paksa telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan industri untuk mengelola rantai pasokannya secara efektif.

Seperti Valentino, semua merek di atas telah ditempatkan di bawah administrasi peradilan untuk memperbaiki dan meningkatkan audit dan pengawasan melalui proses yang diamanatkan pengadilan, kecuali Tod’s, yang meminta agar prosedur administrasi peradilan ditangani oleh Pengadilan Ancona, Italia, yang belum mengeluarkan putusan.

Secara bersamaan, produsen sepatu Gommino dan tiga manajernya sedang diselidiki oleh jaksa penuntut atas dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan dituduh mengabaikan temuan inspeksi oleh otoritas lokal terhadap subkontraktor perusahaan. Penyelidikan terhadap Dior dan Giorgio Armani telah sepenuhnya diselesaikan, dan pengawasan peradilan telah dicabut, seperti halnya Valentino berdasarkan putusan pada Selasa, minggu ini.

Dior pertama kali ditempatkan di bawah administrasi pengadilan pada 10 Juni 2024. Dikutip dari TFL, 12 Juni 2024, anak perusahaan brand mewah Prancis LVMH itu disebut telah mengalihkan kontrak pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan milik Tiongkok yang menyiksa para pekerja. 

Bulan lalu Paul & Shark dan Aspesi juga diselidiki atas dugaan kelalaian dalam mengaudit pemasok mereka, dengan jaksa penuntut meminta agar mereka ditempatkan di bawah administrasi peradilan. Namun, seorang hakim di Milan menolak langkah jaksa penuntut, dengan alasan bahwa dasar hukum untuk tindakan yang diminta tidak terpenuhi karena tidak ada bukti bahwa CEO Paul & Shark, Andrea Dini, dan anggota dewan direksi Aspesi, Francesco Umile Chiappetta, bertindak "bersama-sama" dalam melakukan pelanggaran tersebut.

Sementara itu, musim gugur lalu sekitar 13 perusahaan mode berada di bawah pengawasan jaksa penuntut Milan yang sama dan diminta untuk memberikan dokumen tentang audit tata kelola dan rantai pasokan untuk penyelidikan awal. Nama-nama yang terlibat termasuk Prada, Versace, Gucci, Dolce & Gabbana, Ferragamo, Missoni, Givenchy Italia, Yves Saint Laurent Manifatture, Alexander McQueen Italia, Adidas Italy, Off-White Operating, Coccinelle, dan Pinko. Tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan ini yang ditempatkan di bawah administrasi peradilan.