Thailand Diserbu Turis Asing yang Ogah Bayar Usai Habiskan Makanan

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pemilik restoran kecil di destinasi populer di Thailand mulai mengeluhkan banyaknya turis asing yang ogah membayar padahal sudah menghabiskan makanan. Padahal, biaya yang ditagih tidak besar.

Salah satunya melibatkan sepasang turis Rusia yang menumpang makan di sebuah restoran kecil di Mai Khao, Phuket, pada 26 April 2024. Mereka saat itu ditegur pemilik saat hendak keluar tanpa membayar 120 baht (sekitar Rp 65 ribuan).

Mengutip The Thaiger, Minggu, 14 Juni 2026, pasangan turis Thailand itu tidak meminta maaf. Mereka malah menantang pemilik restoran untuk langsung menghubungi polisi — karena polisi Thailand, kata mereka, tidak dapat berbuat apa pun terhadap mereka. Petugas setempat tiba, mencoba menengahi, tetapi gagal.

Pengunjung lain, yang merasa terganggu oleh kejadian tersebut, pergi. Restoran tutup lebih awal. Pada saat keadaan tenang, pemilik restoran tidak hanya kehilangan 120 baht, tetapi juga pendapatan bisnis sepanjang malam.

Insiden ini menyebar luas di media sosial Thailand. Itu memalukan, itu menjengkelkan, dan bagi pemilik restoran di sepanjang kawasan wisata negara itu, hal itu sangat familiar dan menyedihkan.

Kasus serupa menimpa seorang penjual smoothie di Phuket yang sudah berdagang hampir 20 tahun. Pelakunya adalah turis perempuan yang menolak membayar 80 baht (sekitar Rp 45 ribuan) untuk smoothie stroberi yang menurutnya tidak sesuai harapannya. Pemiliknya mengatakan kepada wartawan bahwa apa yang dialaminya bukanlah keluhan yang terisolasi. Itu adalah pola, dan dia menyadarinya.

"Ada turis," katanya, "Yang datang dengan mengetahui bahwa mereka tidak akan membayar."

Di Ao Nang, Krabi, keluhan serupa sampai ke penasihat parlemen tentang urusan kepolisian pada November 2025 — salah satu dari 725 kasus yang dicatat oleh kantornya tahun itu. Seorang turis asing telah makan kenyang di sebuah restoran lokal kecil, kemudian menyatakan bahwa makanan tersebut tidak sesuai selera dan menolak untuk membayar.

Penasihat tersebut menggambarkan beberapa pengunjung sebagai 'ular Ao Nang' yang memanfaatkan niat baik yang dirasa wajib diberikan oleh pemilik restoran lokal. Polanya konsisten. Makan. Habiskan makanannya. Kemudian cari alasan untuk tidak membayar.

Berdasarkan hukum Thailand, tagihan restoran adalah masalah perdata. Ketika seorang pengunjung menolak untuk membayar, secara teknis itu adalah sengketa kontrak, bukan sesuatu yang dapat diselesaikan polisi di tempat kejadian.

Hal ini menciptakan celah yang tampaknya dimanfaatkan beberapa turis untuk dieksploitasi. Dinamika tersebut terjadi dengan cara yang sama hampir setiap kali: pemilik restoran memanggil polisi, petugas tiba dan mencoba mediasi, turis asing menolak untuk terlibat atau hanya pergi begitu saja, dan petugas menjelaskan bahwa tindakan lebih lanjut akan membutuhkan pengacara dan pengajuan gugatan perdata. Bagi restoran kecil yang dikelola keluarga, proses tersebut menghabiskan biaya lebih dari tagihan itu sendiri.

Jumlah wisatawan Thailand telah melonjak sejak negara itu mulai menawarkan visa gratis kepada pengunjung dari puluhan negara. Phuket menerima lebih dari 14 juta pengunjung pada tahun 2025, dengan warga negara Rusia menyumbang lebih dari satu juta dari angka tersebut. Pulau ini, dalam segala hal, sedang berkembang pesat.

Namun, volume wisatawan telah mengubah komposisi kedatangan. Dalam periode 16 bulan antara Januari 2025 dan April 2026, polisi Phuket mencatat 3.218 kasus yang melibatkan warga negara asing, 2.223 di antaranya diklasifikasikan sebagai insiden terkait pariwisata. Keluhan restoran dan perhotelan merupakan bagian dari angka tersebut, berdampingan dengan kecelakaan sepeda motor, pelanggaran visa, dan pelanggaran narkoba.

Bagi pemilik restoran, perhitungan bisnisnya sangat kejam. Mereka beroperasi dengan margin tipis di zona wisata dengan biaya sewa tinggi. Tagihan yang tidak dibayar, bahkan hanya beberapa ratus baht, dapat menghapus keuntungan dari beberapa meja lainnya. Karena sebagian besar tidak mampu memasang sistem pembayaran di muka yang dapat mencegah pelaku kejahatan, mereka menanggung kerugian dan pindah — atau tutup lebih awal, seperti yang dilakukan pemilik restoran di Phuket pada 2024.

Kepolisian Provinsi Phuket telah memberi sinyal bahwa mereka menangani masalah yang lebih luas tentang perilaku buruk warga asing dengan lebih serius, dengan mengunggah peningkatan penegakan hukum pada awal 2024 setelah tekanan publik menyusul beberapa insiden yang menjadi sorotan. Pihak berwenang juga telah mengemukakan diskusi tentang peninjauan kebijakan visa bebas dan pengetatan profil pariwisata yang secara aktif diupayakan Thailand.

Namun bagi pemilik restoran individu, reformasi sistemik terasa abstrak. Yang mereka butuhkan adalah mekanisme yang lebih cepat dan mudah diakses untuk menyelesaikan perselisihan bernilai kecil di tempat, sesuatu yang tidak memerlukan pengacara, pengajuan ke pengadilan, atau cuti sehari dari dapur.

Sampai hal itu terwujud, kerentanan tetap ada. Restoran-restoran kecil di daerah wisata akan terus menjumpai pengunjung yang memanfaatkan celah hukum: makan, menyatakan ketidakpuasan, dan pergi begitu saja karena tahu bahwa orang yang menanggung tagihan tidak punya pilihan praktis lain.

Seratus dua puluh baht. Harga sepiring pad kra pao. Bagi sebagian orang, tampaknya, itu sudah terlalu mahal untuk membayar penghidupan orang lain.