Perjalanan Kampung Susun Jakarta, dari Reruntuhan Jadi Hunian Vertikal Diakui Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Perjalanan panjang kampung susun di Jakarta diangkat dalam peluncuran dan diskusi buku Membangun Tanpa Menggusur: Perjuangan Kampung Susun dari Reruntuhan hingga World Habitat Award yang berlangsung di Urban Knowledge Hub, Jakarta Selatan, pada Jumat, 8 Mei 2026. 

Buku setebal 282 halaman tersebut merekam perjuangan warga Kampung Akuarium, Kunir, dan Bukit Duri setelah digusur hingga akhirnya berhasil membangun kembali hunian mereka melalui pendekatan partisipatif bersama berbagai pihak. Peluncuran buku ini tidak hanya membahas pembangunan fisik kampung susun, tetapi juga menyoroti perjalanan sosial, politik, dan kemanusiaan yang terjadi di baliknya. 

M. Azka Gulsyan dan Untung Widianto sebagai penulis buku, menggambarkan bagaimana warga harus tinggal di tenda darurat di atas puing-puing bekas rumah mereka sebelum akhirnya memperoleh hunian yang lebih layak. Proses pembangunannya melalui ratusan pertemuan, revisi desain, hingga dialog panjang antara warga, arsitek, pendamping hukum, fasilitator, dan pemerintah.

Dalam diskusi tersebut, Azka menegaskan bahwa pembangunan kota tidak harus identik dengan penggusuran warga miskin kota. Mereka menilai pendekatan pembangunan yang manusiawi dapat diwujudkan apabila warga dilibatkan sebagai subjek utama pembangunan.

"Ini bukan penghargaan untuk sebuah bangunan, tetapi pengakuan bahwa cara membangun yang manusiawi itu nyata dan terjadi di Jakarta," ujar Azka dalam diskusi.

Model pembangunan kampung susun ini bahkan memperoleh pengakuan internasional setelah menerima medali emas World Habitat Award 2024. Penghargaan tersebut diberikan karena proyek kampung susun dinilai berhasil menghadirkan pembangunan berbasis partisipasi warga tanpa menggusur masyarakat dari ruang hidupnya.

Para penulis menjelaskan bahwa buku ini lahir dari keinginan merekam cerita di balik proses pembangunan kembali tiga kampung tersebut. Untung Widianto selaku penulis mengatakan bahwa pembangunan kampung susun bukan hasil kerja satu pihak saja.

"Bukan dibangun oleh kontraktor besar dengan pendekatan top-down, tetapi melalui dialog panjang antara warga, pemerintah, arsitek, dan pendamping," ujar Untung dalam diskusi.

Para pendamping warga jelas berperan penting dalam proses tersebut. Di Kampung Akuarium, misalnya, warga didampingi Urban Poor Consortium dan Jaringan Rakyat Miskin Kota. Sementara, bantuan hukum diberikan oleh LBH Jakarta. Pendekatan serupa juga dilakukan di Bukit Duri dan Kunir dengan melibatkan komunitas, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil lainnya.

Melalui proses panjang tersebut, kampung susun akhirnya dibangun sebagai solusi hunian vertikal yang tetap mempertahankan kehidupan sosial warga di lingkungan asal mereka.

Selain merekam perjuangan warga, buku ini juga mengangkat dinamika politik yang melatarbelakangi penggusuran di Jakarta. Para penulis menjelaskan bahwa konflik pembangunan kota tidak bisa dilepaskan dari keputusan politik pemerintah pada masanya.

Salah satu cerita yang diangkat ialah munculnya konsep Kampung Deret pada Pilgub DKI Jakarta 2012. Saat itu, konsep tersebut diperkenalkan sebagai solusi penataan permukiman tanpa menggusur warga. Penulis menyebut desain Kampung Deret bahkan sempat ditampilkan dalam kampanye politik gubernur saat itu.

Dalam perjalanannya, sejumlah kontrak politik yang sempat dijanjikan kepada warga dinilai tidak sepenuhnya terlaksana. Hal itu memicu kekecewaan warga hingga mendorong mereka untuk melawan melalui jalur hukum dan advokasi publik.

"Kami mencoba merekam story behind the news. Ada aktor politik, ada warga, ada kebijakan, dan ada perjuangan yang panjang di balik semua itu," ujar Untung.

Azka juga menilai pembangunan kota selama ini kerap meminggirkan masyarakat miskin kota. Mereka menegaskan bahwa penggusuran paksa seharusnya tidak lagi menjadi pendekatan utama pembangunan karena telah lama dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Azka yang terlibat dalam proses penataan kampung menjelaskan bahwa pembangunan tersebut memerlukan kerja sama lintas sektor. Menurut dia, pemerintah tidak hanya harus menyusun kebijakan teknis, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan secara partisipatif.

"Yang paling penting sebenarnya adalah warga itu sendiri. Mereka menjadi subjek utama dalam pembangunan ini," katanya.

Azka menjelaskan bahwa proses pembangunan tidak bisa dilakukan secara instan karena harus melewati tahapan legal formal, penyusunan regulasi, hingga penyesuaian tata ruang kota. Selain itu, setiap kampung memiliki persoalan teknis yang berbeda sehingga pendekatan pembangunan juga tidak bisa disamaratakan.

Azka juga menyebut konsep hunian vertikal dipilih karena keterbatasan lahan di Jakarta. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan vertikal sebenarnya dapat dilakukan tanpa harus mendahului proses penggusuran.

"Kalau memang lahannya terbatas, solusi vertikal bisa dilakukan. Tetapi seharusnya tetap tanpa penggusuran terlebih dahulu," ujarnya.