Kemenbud Segera Terapkan WFH 1 Hari per Minggu, Menbud: Prepare for the Worst

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) segera menerapkan work from home (WFH) satu hari kerja dalam satu minggu sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi dan penyesuaian pola kerja. Menurut Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon, itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga menghemat konsumsi energi secara proaktif sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi global saat ini.

Meski WFH diberlakukan, Menbud menekankan bahwa pihaknya tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik. "Output pelayanan baik yang secara daring maupun secara luring sama standarnya, jadi tidak mengurangi pelayanan, dan mendorong penerapan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," kata Menbud dalam rapat daring pada Rabu, 25 Maret 2026, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Kamis (26/3/2026).

Selain penerapan WFH, pihaknya juga menginstruksikan soal efisiensi anggaran. Ia menekankan kepada seluruh jajaran Kemenbud untuk memiliki sense of emergency dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Menbud menegaskan bahwa efisiensi bukan hanya soal pemangkasan anggaran, namun juga merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas kinerja kementerian di tengah situasi dunia saat ini.

"Kita tahu kebutuhan BBM ini adalah kebutuhan yang sangat vital, sangat esensial, dan juga bisa menimbulkan berbagai dampak lainnya. Kita harus bersiap bahwa ada efisiensi. Berharap yang terbaik, tapi juga harus menyiapkan skenario yang terburuk, atau hope for the best, but prepare for the worst," sambungnya.

Fadli Zon juga menginstruksikan pembatasan operasional perangkat elektronik dan kendaraan dinas guna menekan konsumsi energi secara signifikan. Menbud menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah taktis kementerian untuk merealokasi anggaran dari biaya operasional rutin ke program-program yang berdampak langsung pada pelestarian budaya di masyarakat.

"Tentu tujuannya jelas untuk efisiensi melalui pengurangan mobilitas, karena mobilitas akan menggunakan BBM dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian di satu hari saja, paling tidak kita bisa mengefisienkan pertemuan melalui daring seperti ini, karena pertemuan daring juga menjadi metode yang sangat efisien," urainya.

Menbud menyatakan bahwa sejumlah kebijakan efisiensi itu akan mulai diberlakukan di Kemenbud per 1 April 2026, utamanya penerapan WFH, efisiensi energi gedung, dan pengurangan kegiatan seremonial. Kebijakan tersebut, lanjut Menbudn, diharapkan dapat mengurangi mobilitas sehingga dapat memangkas penggunaan energi dan bahan bakar minyak (BBM).

Dasar pelaksanaan kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel bagi Pegawai dalam rangka Mewujudkan Efisiensi Penggunaan Energi di Lingkungan Kementerian Kebudayaan. Fadli menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan dievaluasi setelah dua bulan untuk melihat efektivitasnya terhadap penghematan energi dan kinerja Kemenbud.

Menbud juga memastikan bahwa meskipun ada penyesuaian pola kerja, kualitas pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas utama dan sesuai dengan standar yang berlaku. "Harapan saya dari semua yang menjalankan program kegiatan ini adalah harus seefisien mungkin dan mempunyai dampak yang nyata, terutama dalam membangun ekosistem budaya kita," ujarnya.

Sementara itu, mengutip kanal Bisnis Liputan6.com, Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Mohammad Averrouce menjelaskan, kerja fleksibel sebelumnya sudah diatur oleh pemerintah. Skema yang berlaku nantinya kemungkinan akan merujuk pada karakteristik kerja ASN.

"Apabila nantinya opsi seperti WFH satu hari dalam sepekan diterapkan, pendekatannya cenderung bersifat fleksibel dan kontekstual, bukan kebijakan yang kaku dan seragam, serta tidak serta-merta dikaitkan dengan mekanisme sanksi," kata Averrouce saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (26/3/2026).

"Penyesuaian akan sangat bergantung pada karakteristik tugas dan peran, kesiapan sarana dan prasarana dan pada jenis layanan yang diberikan, terutama dengan mempertimbangkan sektor-sektor yang bersifat esensial," imbuhnya.

Dia menerangkan, fleksibilitas kerja ASN juga sejalan dengan penguatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintah, termasuk proses digitalisasi kerja dan layanan publik.

"Perkembangan ini menjadi salah satu enabler penting yang memungkinkan pelaksanaan tugas kedinasan secara lebih fleksibel, tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasinya tetap perlu disesuaikan dengan tingkat kesiapan sistem dan karakteristik layanan di masing-masing instansi," tutur dia.