Indonesia Serukan Dahulukan Ekologi Sebelum Kembangkan Pariwisata di Markas PBB

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia membawa pesan penting saat menghadiri Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF21) di Markas Besar PBB, New York, pada Senin, 11 Mei 2026. Pesan itu adalah Ecological Before Tourism, bermakna bahwa fungsi ekologi dan kelestarian biodiversitas harus didahulukan sebelum berbicara tentang pengembangan pariwisata.

"Ekowisata harus menjadi alat untuk memperkuat konservasi, bukan sebaliknya," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, mengutip siaran pers Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Selasa (12/5/2026).

Ia kemudian menjabarkan dua langkah strategis yang diambil Indonesia yang menjadi pilar penguatan konservasi satwa dan pengelolaan kawasan konservasi di negara ini. Pertama adalah pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik.

Inisiatif itu dirancang untuk memperkuat pengelolaan taman nasional melalui skema pembiayaan yang inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang. Mekanisme yang dikembangkan mencakup optimalisasi nilai ekonomi karbon serta penguatan ekowisata sebagai instrumen pendukung konservasi.

Langkah kedua adalah membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan komunitas internasional, lembaga donor, dan sektor swasta global untuk mendukung skema pembiayaan baru tersebut. Melalui satgas tersebut, Indonesia berupaya memastikan pengelolaan taman nasional berstandar kelas dunia yang tidak hanya mampu meningkatkan penyerapan karbon, tetapi juga melindungi spesies ikonis yang terancam punah.

"Kami mengundang kemitraan global untuk memperkuat pendanaan dan transfer teknologi dalam pengelolaan taman nasional. Dengan kolaborasi internasional, kita dapat memastikan bahwa kekayaan biodiversitas Indonesia terjaga demi keseimbangan ekosistem global," ujarnya.

Sebelumnya, Menhut mengungkap 13 taman nasional dijadikan proyek percontohan atau pilot project untuk dikembangkan menjadi kawasan konservasi berkelas dunia melalui skema pembiayaan inovatif. Menurut dia, pengelolaan Taman Nasional tersebut nantinya harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam ekosistem perlindungan hutan.

"Hampir mustahil kita bisa menjaga Taman Nasional kita tanpa bantuan masyarakat. Jadi sekali lagi, idenya adalah bagaimana taman nasional kita ini dikelola secara profesional," kata Raja kepada wartawan, Sabtu, 2 Mei 2026, dikutip dari kanal News Liputan6.com.

Raja Juli menekankan, prinsip diterapkan adalah pendekatan ecology before tourism dalam pengelolaan kawasan konservasi. Karenanya, kehadiran Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional bukan bertujuan untuk mengkomersialkan Taman Nasional kepada pihak swasta. 

"Pendekatan yang kita dorong adalah menjaga dan melestarikan alam, sekaligus mengembangkan ekowisata berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional tertanggal 16 April 2026, satgas itu diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua bidang Regulasi Raja Juli Antoni dan Wakil Ketua bidang Investasi Mari Elka Pangestu.

Berikut daftar 13 Taman Nasional prioritas berdasarkan kategorinya:

1. Mountain Ecosystem, yaitu Bromo Tengger Semeru, Rinjani, dan Lorentz

2. Marine Ecosystem, yaitu Wakatobi, dan Komodo

3. Iconic Species and High Carbon Value, yaitu Tanjung Puting, Ujung Kulon, Way Kambas

4. Lowland/Upland Ecosystem, yaitu Sebangau, dan Gunung Leuser

5. Karst Ecosystem, yaitu Manusela

6. Community Participation and access, yaitu Mutis Timau dan Memberamo Foja.

Terpisah,  Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kementerian Kehutanan Prof. Satyawan Pudyatmoko mengklaim bahwa APBN hanya bisa memenuhi 30 persen dari total dana operasional yang dibutuhkan Taman Nasional di Indonesia.

"Dari APBN itu hanya sekitar 30 persen dan masih sangat sedikit anggaran kita per hektare kalau dibandingkan dengan Taman Nasional-Taman Nasional yang ada di luar negeri," kata Satyawan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.

Satyawan menerangkan bahwa skema pembiayaan baru Taman Nasional sudah mulai diterapkan. Yang sudah berjalan lama adalah menggalang kemitraan dengan sejumlah LSM bidang konservasi, seperti WWF, Wildlife Conservation Society (WCS), Alert, dan Borneo Nature Foundation (BNF).

"Semua NGO konservasi kita ajak untuk bersama-sama melakukan pengelolaan biodiversity melalui mekanisme perjanjian kerja sama (PKS). Perjanjian kerja sama ini apa yang sementara ini kita gunakan untuk mengatasi kekurangan pendanaan tadi," ujar dia.

Mekanisme berikutnya adalah menerapkan e-biofund sebagai wujud dari window biodiversity yang dibangun oleh BPDLH. Lewat mekanisme itu, pemerintah menarik dana dari filantropi untuk ditempatkan di e-bio fund. Dana tersebut sebagian diinvestasikan, sebagian dimanfaatkan untuk program-program konservasi.

"Misalnya kalau kita ada kebutuhan mendadak, urgent, terkait dengan penyelamatan satwa. Ada satwa yang masuk kampung dan lain sebagainya yang memerlukan dana cepat itu, kita bisa ambilkan dari e-bio fund," ia menerangkan.