5 Rekomendasi Kebijakan Atasi Krisis Dokter di Indonesia dari Hulu ke Hilir

Liputan6.com, Jakarta - Krisis dokter di Indonesia bukan lagi sekadar isu jumlah tenaga medis, tapi persoalan sistemik yang menyentuh seluruh rantai, mulai dari pendidikan hingga distribusi dan pengembangan karier. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan tidak bisa parsial.

Menurut Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI-RSCM, Prof. Dr. dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, FINASIM, FACP, diperlukan reformasi kebijakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir agar sistem kesehatan berjalan berkelanjutan dan adil.

Dia, mengatakan, pendekatan berbasis ekosistem menjadi kunci utama dalam menjawab krisis ini. "Masalah dokter di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah jumlah lulusan. Kita butuh sistem yang terintegrasi, mulai dari pendidikan, distribusi, hingga pengembangan karier dokter agar pelayanan kesehatan merata dan berkualitas," ujar Ari.

1. Penguatan Mutu Pendidikan Kedokteran

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan mutu pendidikan kedokteran tetap terjaga. Standarisasi kurikulum nasional, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta fasilitas pendidikan yang memadai menjadi fondasi penting.

Tanpa kualitas yang konsisten, peningkatan jumlah lulusan justru berisiko menurunkan standar kompetensi. Hal ini pada akhirnya berdampak langsung pada keselamatan pasien.

"Mutu pendidikan harus menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien. Tidak boleh ada kompromi dalam hal ini," ujar Ari.

2. Reformasi Distribusi dan Karier Dokter

Masalah klasik lain adalah ketimpangan distribusi dokter yang masih terkonsentrasi di kota besar. Untuk mengatasinya, diperlukan kebijakan berbasis kebutuhan wilayah, bukan sekadar penempatan sementara.

Pemerintah perlu memastikan adanya jalur karier yang jelas bagi dokter di daerah, termasuk insentif kompetitif, fasilitas kesehatan yang memadai, serta akses pendidikan lanjutan.

Tanpa itu, kata Ari, retensi dokter akan tetap rendah dan daerah terpencil akan terus kekurangan tenaga medis.

3. Integrasi Pendidikan dan Riset

Selain itu, penguatan ekosistem riset dalam pendidikan kedokteran juga menjadi hal krusial. Integrasi antara pendidikan, pelayanan, dan riset akan mendorong lahirnya inovasi serta meningkatkan kualitas layanan berbasis evidence-based medicine.

Universitas perlu didorong menjadi pusat riset kesehatan yang aktif, dengan dukungan pendanaan dan kebijakan yang memadai dari pemerintah.

4. Peran Kolegium dan Independensi Profesi

Dalam menjaga kualitas pendidikan dan profesi, peran kolegium harus diperkuat dan tetap independen. Kolegium memiliki fungsi penting dalam menetapkan standar kompetensi serta mengawasi mutu pendidikan kedokteran di Indonesia.

Intervensi non-akademik yang berlebihan justru berisiko menggeser fokus dari kualitas ke kuantitas.

"Independensi profesi harus dijaga agar standar kompetensi dokter tetap tinggi dan tidak dipengaruhi kepentingan di luar aspek akademik dan pelayanan," kata Ari.

5. Kolaborasi Pemerintah dan Daerah

Terakhir, penguatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi bagian penting dalam reformasi sistem.

RSUD dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan dan pusat riset terapan berbasis kebutuhan lokal. Dengan kolaborasi yang kuat, distribusi dokter bisa lebih merata sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah.

Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan ini menekankan bahwa solusi krisis dokter harus dilakukan secara menyeluruh. Integrasi antara pendidikan, distribusi, riset, dan tata kelola profesi menjadi fondasi utama.

Tanpa pendekatan sistemik, ketimpangan akan terus terjadi dan berisiko terhadap keselamatan pasien.

"Kita harus membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan dan adil, di mana setiap daerah memiliki akses terhadap dokter yang kompeten," pungkas Ari.