13 Taman Nasional Jadi Model Skema Pembiayaan Baru, APBN Saja Diklaim Tak Cukup

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kementerian Kehutanan Prof. Satyawan Pudyatmoko mengklaim bahwa APBN hanya bisa memenuhi 30 persen dari total dana operasional yang dibutuhkan Taman Nasional di Indonesia.

"Dari APBN itu hanya sekitar 30 persen dan masih sangat sedikit anggaran kita per hektare kalau dibandingkan dengan Taman Nasional-Taman Nasional yang ada di luar negeri," kata Satyawan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.

Untuk itu, pihaknya mengajak sejumlah pihak untuk memutar otak agar bisa menutup kekurangan dari sumber pembiayaan lain. Para pihak itu bergabung dalam Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional, sesuai Keputusan Presiden Nomor 8/2026. Selain Kementerian Kehutanan, ada sejumlah lembaga swadaya masyarakat bidang konservasi seperti WWF yang diajak berdiskusi. 

Dalam pembahasan, kata Satyawan, mereka bersepakat bahwa rencana pembiayaan lain selain APBN itu tidak mengabaikan fungsi utama Taman Nasional sebagai penyangga kehidupan dan ekologis. Barulah fungsi pemanfaatan menjadi poin berikutnya yang jenisnya beragam.

"Fungsi pemanfaatannya untuk turisme, pemanfaatan jasa lingkungan karbon, pemanfaatan jasa lingkungan air, panas bumi, dan lain sebagainya," ia mencontohkan.

Inovasi pembiayaan itu, kata Satyawan, nantinya akan membiayai fungsi konservasi dan juga masyarakat lokal yang berada di sekitar hutan. Menurut dia, itu kunci dari berjalannya taman nasional secara baik dan berkelanjutan. "Tanpa adanya benefit yang diterima masyarakat, tentu Taman Nasional itu akan sulit menjadi Taman Nasional yang sustainable," imbuhnya.

Satyawan menerangkan bahwa skema pembiayaan baru Taman Nasional sudah mulai diterapkan. Yang sudah berjalan lama adalah menggalang kemitraan dengan sejumlah LSM bidang konservasi, seperti WWF, Wildlife Conservation Society (WCS), Alert, dan Borneo Nature Foundation (BNF).

"Semua NGO konservasi kita ajak untuk bersama-sama melakukan pengelolaan biodiversity melalui mekanisme perjanjian kerja sama (PKS). Perjanjian kerja sama ini apa yang sementara ini kita gunakan untuk mengatasi kekurangan pendanaan tadi," ujar dia.

Mekanisme berikutnya adalah menerapkan e-biofund sebagai wujud dari window biodiversity yang dibangun oleh BPDLH. Lewat mekanisme itu, pemerintah menarik dana dari filantropi untuk ditempatkan di e-bio fund. Dana tersebut sebagian diinvestasikan, sebagian dimanfaatkan untuk program-program konservasi.

"Misalnya kalau kita ada kebutuhan mendadak, urgent, terkait dengan penyelamatan satwa. Ada satwa yang masuk kampung dan lain sebagainya yang memerlukan dana cepat itu, kita bisa ambilkan dari e-bio fund," ia menerangkan.

Pihak Satgas juga mulai mengembangkan mekanisme yang melibatkan pihak swasta dengan konsep 'One Company, One Species'. " Ada beberapa perusahaan yang mendukung dalam konservasi, misalnya orang utan di Kalimantan, konservasi macan tutul di Jawa, konservasi elang Jawa di Jawa, gajah di Sumatera, dan lain sebagainya," ujar Satyawan.

Ia menyatakan model tersebut sudah diterapkan selama ini, tetapi butuh diorganisir agar lebih sistematis dan mendapatkan sumber-sumber pendanaan yang lain. Mekanisme lain adalah skema perdagangan karbon yang masih akan dibahas lebih lanjut. Seluruhnya bertujuan untuk menutup kesenjangan dana dan ketersediaannya.

"Syukur-syukur nanti bisa 100 persen terpenuhi dananya," kata Satyawan.

Satgas sejauh ini mengajukan 13 taman nasional menjadi model pembiayaan baru tersebut. Ke-13 taman nasional itu dipilih sebagai representasi berbagai hal. "Ada merepresentasikan Marine Ecosystem, mempresentasikan dataran rendah, iconic species, keterlibatan masyarakat adat dan lain sebagainya," sambung dia.

Kepada Lifestyle Liputan6.com, Satyawan menyebutkan dua dari 13 taman nasional yang menjadi model pembiayaan baru. Pertama adalah Taman Nasional Mamberamo Foja di Papua untuk merepresentasi kepentingan adat dan konservasi. Berikutnya adalah Taman Nasional Komodo terkait pengaturan wisatanya dengan menjadikannya sebagai Badan Layanan Umum.

"Leuseur juga iya," kata dia.

Menanggapi pembentukan satgas tersebut, Direktur Eksekutif WWF Indonesia Aditya Bayunanda mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan pendanaan Taman Nasional.

"Ini sebetulnya suatu persoalan yang sudah cukup lama dan latent. Jadi senang sekali bahwa Bapak Presiden, menunjuk Pak Hashim untuk mengatasi suatu persoalan yang sebetulnya sudah cukup lama terjadi," kata pria yang akrab disapa Dito itu.

Ia kembali menegaskan bahwa inovasi pembiayaan taman nasional itu sama sekali bukan dalam konteks komersialisasi Taman Nasional. Satgas nantinya akan mencarikan bentuknya atau model yang pas.

"Penyelamatan ekologisnya adalah nomor satu. Yang kedua kita bicara tentang konteks masyarakat. Yang ketiga memastikan bawah memang upaya-upaya tersebut adalah upaya yang sifatnya keberlanjutan," ujarnya.