Rumah Sakit Kabupaten Jadi Fokus Pemerintah, Ratusan Alat Medis Canggih Dipasang hingga 2027

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan hingga ke daerah. Salah satu langkah strategis yang kini dijalankan adalah penyediaan alat medis canggih di rumah sakit kabupaten agar masyarakat tak lagi harus dirujuk jauh ke kota besar untuk mendapatkan layanan kesehatan lanjutan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, pemerataan fasilitas kesehatan menjadi prioritas pemerintah mulai tahun ini.

"Dan, mulai tahun ini Kementerian Kesehatan akan memasang alat-alat modern di seluruh kabupaten Indonesia," ujarnya dalam acara Orientasi Pusat PPDS RSPPU Periode II 2025–2026 di Jakarta pada Rabu, 25 Februari 2026.

Ratusan CT Scan dan Mamografi Dipasang hingga 2027

Pemerintah menargetkan distribusi berbagai peralatan diagnostik dan terapi ke 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya meliputi CT scan, mamografi, fasilitas laboratorium, hingga layanan patologi anatomi.

Targetnya, hingga akhir 2027, ratusan unit CT scan, mamografi, serta laboratorium penunjang sudah terpasang dan berfungsi optimal di daerah.

Menurut Menkes, dukungan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah. Dengan alat yang memadai, diagnosis bisa ditegakkan lebih cepat dan akurat, sehingga peluang kesembuhan pasien pun semakin besar.

"Dengan dukungan teknologi tersebut, diharapkan seluruh rumah sakit mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperbesar peluang kesembuhan pasien melalui penanganan yang lebih cepat dan tepat," tambahnya.

Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas keluhan masyarakat di daerah yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk pemeriksaan penyakit berat seperti kanker, gangguan jantung, atau penyakit kronis lainnya.

Kekurangan Dokter Spesialis Jadi Tantangan Besar

Namun, pemerataan layanan kesehatan tidak hanya soal infrastruktur dan alat medis. Ketersediaan dokter spesialis juga menjadi persoalan serius, terutama di wilayah luar Pulau Jawa.

"Indonesia ini kekurangan puluhan ribu dokter spesialis, terutama di daerah-daerah yang jauh dari keramaian kota besar," kata Menkes Budi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sistem kesehatan harus berjalan seimbang antara penyediaan alat dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

PPDS Berbasis Rumah Sakit Kirim 58 Dokter ke Luar Jawa

Sebagai solusi, pemerintah mengintegrasikan distribusi alat medis dengan program penempatan dokter spesialis melalui skema Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit.

Sebanyak 58 peserta PPDS akan ditempatkan di tujuh wilayah luar Jawa, dengan rincian:

1. Sumatra: 18 dokter
2. Kalimantan: 12 dokter
3. Sulawesi: 6 dokter
4. Maluku: 6 dokter
5. Papua: 6 dokter
6. Nusa Tenggara Timur: 7 dokter
7. Batam: 3 dokter

Penempatan ini difokuskan pada daerah yang selama ini mengalami keterbatasan tenaga dokter spesialis.

Menkes menegaskan bahwa peserta yang telah ditempatkan wajib kembali dan mengabdi di daerah tersebut setelah lulus pendidikan.

"Setelah mereka lulus, harus kembali ke daerah yang sudah ditempatkan, jadi tidak bisa ke mana-mana. Kalau kabur, RSPPU-nya dikunci dan tidak akan bisa praktik ke rumah sakit mana pun," kata Menkes.

Melalui kombinasi pengadaan alat medis modern dan distribusi dokter spesialis, pemerintah berharap kesenjangan layanan kesehatan antara kota besar dan daerah dapat ditekan secara signifikan.

Dengan demikian, masyarakat di kabupaten/kota tidak lagi merasa menjadi 'pasien kelas dua' dalam mengakses layanan kesehatan. Pemeriksaan dan penanganan penyakit berat bisa dilakukan lebih dekat dari rumah, lebih cepat, dan dengan kualitas yang terus meningkat.